Kemenkop UKM -BPJamsostek MoU untuk Lindungi Pekerja

Jakarta, Pelitanusantara.com Kementerian Koperasi dan UKM dan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sepakat untuk melindungi pekerja pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu (4/11/2020).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bidang Koperasi dan UMKM.

“Dengan kerjasama ini, diharapkan bisa mempercepat mendorong transformasi koperasi dan UMKM dari sektor informal ke sektor formal. Karena kita juga bisa lihat kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja UMKM dan koperasi,” kata Menteri Teten.

Lanjutnya, data statistik menunjukkan sebanyak 97 persen tenaga kerja diserap di koperasi dan UMKM, sehingga sampai saat ini penyerapan angka tenaga kerja sangat besar dan sayangnya sebagian besar masih merupakan hubungan informal.

Menteri Teten juga menambahkan hubungan kerja di sektor koperasi dan UMKM sebagian besar masih informal. Berdasarkan data dari BPJamsostek, hingga saat ini terhitung baru 9.982 koperasi atau setara 8,1 persen yang telah mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya pada program BPJamsostek.

Sementara untuk pekerja yang terdaftar sebesar 292,6 ribu atau setara 55 persen dari total keseluruhan anggota koperasi. Menteri Teten juga berharap melalui kerja sama ini akan semakin banyak persentase jumlah koperasi yang menjadi peserta.

Lanjut Menteri Teten, karena anggota koperasi ini usahanya kecil-kecil jadi jika didorong para UMKM yang 64 juta pelaku usaha ini berkoperasi sehingga lebih mudah mendorong kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini penting karena nanti anggota kalau ikut bayar kan bisa dapat layanan ini. Tapi kita harus cari upaya ada kemudahan untuk mendaftar bagi UMKM yang hubungan kerjanya lebih informal,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten mengaku pentingnya untuk merumuskan strategi dan pendekatan termasuk dari para kepala daerah untuk mendorong para UMKM dan koperasi ini melindungi para pekerjanya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *