KADI Selidiki Impor Baja HRC Belarus-Kazakstan, Dugaan Dumping

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuka penyelidikan atas impor produk baja canai lantaian panas atau Hot Rolled Coil (HRC) yang berasal dari Belarus dan Kazakstan. Penyelidikan ini bukan pengenaan tindakan baru, melainkan peninjauan kembali besaran bea masuk antidumping yang selama ini dikenakan terhadap produk dari kedua negara tersebut.

Penyelidikan dimulai pada Kamis, 12 November, setelah lembaga itu menemukan indikasi perubahan kondisi perdagangan HRC dari Belarus dan Kazakstan yang berpotensi memengaruhi besaran margin dumping ke Indonesia. Ketua KADI, Frida Adiati, menyatakan temuan awal tersebut menjadi dasar pembukaan penyelidikan.

“Bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC,” ujar Frida dalam keterangan resminya, Kamis (12/11), merujuk pada hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang dilakukan lembaganya.

Margin dumping adalah selisih antara harga ekspor suatu produk di pasar tujuan dengan nilai normalnya di pasar asal. Bila selisih itu terbukti, negara pengimpor dapat mengenakan bea masuk antidumping untuk menutup kerugian yang dialami industri dalam negeri. Perubahan kondisi pasar dapat membuat margin yang dihitung pada periode sebelumnya tidak lagi mencerminkan keadaan terkini.

Apa Itu HRC dan Posisinya di Rantai Pasok Baja

HRC adalah produk baja lembaran yang dihasilkan melalui proses canai panas, yaitu pemanasan slab baja hingga suhu tinggi lalu digiling menjadi gulungan lembaran. Karena diproduksi dalam volume besar dan ukuran gulungan yang panjang, HRC menjadi salah satu produk setengah jadi paling strategis dalam rantai pasok baja.

Dari sisi hilir, HRC menjadi bahan baku antara bagi sejumlah produk turunan, mulai dari baja canai dingin (cold rolled coil), pelat, pipa, hingga komponen untuk sektor konstruksi, otomotif, dan peralatan rumah tangga. Karakter ini membuat pergerakan harga HRC impor cepat merambat ke biaya produksi pabrikan pengguna.

Bagi manajer pabrik dan tim pengadaan, HRC masuk kategori material dengan volume pembelian besar dan spesifikasi teknis ketat. Perubahan bea masuk pada komoditas ini karena itu berdampak langsung pada struktur biaya bahan baku, bukan sekadar angka statistik perdagangan.

18 Pos Tarif dan Periode Impor yang Diperiksa

Produk yang menjadi objek penyelidikan tercakup dalam 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Cakupan pos tarif yang cukup luas itu menunjukkan penyelidikan menyasar kelompok produk HRC secara menyeluruh, bukan satu jenis spesifikasi tunggal.

Periode impor yang diperiksa mencakup 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Rentang satu tahun itu menjadi basis data untuk menilai apakah kondisi perdagangan berubah dibandingkan periode perhitungan sebelumnya.

KADI menyatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. Prosesnya ditargetkan berlangsung maksimal 12 bulan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

Cara Kerja Peninjauan Kembali Sementara

Peninjauan kembali sementara atau interim review adalah mekanisme yang memungkinkan otoritas perdagangan menilai ulang besaran bea masuk antidumping di tengah masa berlakunya. Pemicunya adalah perubahan keadaan yang signifikan, misalnya pergeseran harga ekspor, struktur biaya, atau pola perdagangan.

Berbeda dari peninjauan menjelang berakhirnya masa berlaku tindakan, mekanisme ini berfokus pada pertanyaan apakah besaran yang berlaku saat ini masih sepadan dengan margin dumping terkini. Karena itu, fokus penyelidikan adalah ketepatan angka, bukan sekadar perpanjangan atau penghentian tindakan.

Hasil penyelidikan berpotensi mengubah besaran bea masuk yang dikenakan terhadap HRC dari kedua negara. Sampai proses selesai, tidak ada perubahan yang berlaku otomatis, dan seluruh temuan masih harus melewati tahap verifikasi serta pembuktian.

Perlu dicatat bahwa penyelidikan ini merupakan peninjauan atas tindakan yang sudah ada, bukan pembukaan kasus antidumping baru. Konsekuensinya, beban pembuktian berada pada penilaian ulang data periode yang diperiksa, termasuk data impor dan harga dari kedua negara asal.

Relevansi untuk Indonesia

Baja lembaran panas merupakan salah satu komoditas yang paling sering menjadi sasaran sengketa dagang karena nilainya besar dan menyentuh banyak sektor pengguna. Penyelidikan terhadap HRC asal Belarus dan Kazakstan menunjukkan instrumen trade remedy tetap digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan impor dan perlindungan industri dalam negeri.

Bagi pabrikan pengguna HRC, hasil penyelidikan ini berimplikasi pada perencanaan biaya bahan baku jangka menengah. Tim pengadaan perlu memantau perkembangan proses karena penyesuaian bea masuk dapat mengubah perbandingan harga antara pasokan impor dan pasokan domestik.

Dari sisi kebijakan, peninjauan berkala semacam ini menjadi penanda bahwa pengawasan impor baja tidak berhenti pada satu keputusan. Perubahan pola perdagangan global dapat memicu penilaian ulang, terutama bila terdapat indikasi pergeseran harga ekspor ke pasar Indonesia.

Pihak yang Dilibatkan dan Tahap Berikutnya

KADI telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak tersebut mencakup industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan.

Informasi serupa turut disampaikan kepada perwakilan pemerintah kedua negara di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Belarus dan Kazakstan. Langkah ini menjadi bagian dari prosedur agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan data dan tanggapan.

Selama masa penyelidikan yang ditargetkan maksimal 12 bulan, proses umumnya mencakup pengumpulan data, verifikasi, serta dengar pendapat dengan pihak berkepentingan. Setiap tahapan mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2026.

Bagi pelaku industri, jadwal 12 bulan itu memberi ruang untuk menyiapkan skenario pengadaan, termasuk opsi pemasok alternatif dan penyesuaian kontrak jangka panjang. Keputusan akhir mengenai besaran bea masuk baru akan diketahui setelah seluruh tahapan penyelidikan rampung.