Gubernur Jateng Desak Perizinan 12 Kawasan Industri Dipercepat

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Kementerian Investasi dan Hilirisasi mempercepat proses perizinan 12 kawasan industri baru di provinsi itu. Permintaan tersebut disampaikan usai acara pembentukan Desk Investasi di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026). Menurut Luthfi, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di daerah.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Jawa Tengah sedang mengejar target investasi tahunan, sementara sejumlah calon kawasan industri masih tertahan di tahap administrasi. Perizinan yang lambat dinilai berisiko membuat peluang investasi berpindah ke provinsi lain atau ke negara yang lebih cepat menyelesaikan dokumen.

12 Kabupaten/Kota Diminta Siapkan Lahan Minimal 50 Hektare

Pemprov Jawa Tengah tengah mendorong 12 kabupaten/kota untuk menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare (ha) dan sesuai tata ruang. Kawasan-kawasan itu diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor, sekaligus memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Ambang minimal 50 ha penting dalam praktik pengembangan kawasan industri. Luas sebesar itu memberi ruang bagi penataan blok pabrik, jalan internal, drainase, jaringan listrik, pasokan air bersih, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang umumnya menjadi kelengkapan dasar sebuah estate. Tanpa lahan yang memadai, satu kawasan sulit menampung lebih dari satu atau dua tenant besar sekaligus.

Syarat kesesuaian tata ruang juga menentukan. Sebuah lokasi tidak otomatis bisa dikembangkan menjadi kawasan industri hanya karena lahannya luas. Status peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah menjadi pintu pertama yang harus beres sebelum proses perizinan lain berjalan.

Perizinan Dua Tahun, Vietnam Hanya Dua Bulan

Dalam kesempatan itu, Luthfi membandingkan kecepatan layanan perizinan di Indonesia dengan Vietnam. “Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan,” ujarnya. Ia menyebut waktu dua tahun di dalam negeri sudah tergolong bagus, dan karena itu meminta Menteri mempercepat prosesnya.

Perbandingan itu menyentuh persoalan yang akrab bagi pelaku usaha kawasan industri, yakni kepastian waktu. Bagi pengembang kawasan, keterlambatan perizinan berarti biaya lahan, pembebasan, dan perencanaan tetap berjalan sementara pendapatan dari penjualan atau penyewaan lahan belum bisa dimulai. Bagi calon tenant, ketidakpastian itu langsung memengaruhi jadwal konstruksi pabrik dan target produksi.

Luthfi juga menekankan kesiapan infrastruktur logistik sebagai hal penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri. Ia menyatakan Pemprov Jawa Tengah serius menangani investasi dan akan menyampaikan komitmen tersebut kepada calon investor.

Pemerintah Pusat Janjikan 30 Hari dan Panggil Pelaku Usaha

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, merespons dengan janji waktu penyelesaian. Ia menyatakan usaha yang bagus akan dibantu, dengan batas paling lama 30 hari. Menurutnya, 12 kawasan industri yang disampaikan Gubernur dan masih berproses akan diselesaikan dalam tenggat tersebut.

Todotua mengakui perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi. Persoalan itu terutama muncul pada proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Untuk itu, pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut guna melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.

Skema pemanggilan semacam ini lazim dipakai untuk membuka sumbatan di tahap akhir. Sering kali dokumen sudah lengkap di satu instansi, tetapi tertahan karena ada persyaratan teknis yang harus diverifikasi ulang oleh instansi lain. Forum klarifikasi mempertemukan semua pihak dalam satu meja sehingga status tiap berkas bisa dipetakan dan diselesaikan lebih cepat.

Infrastruktur Penunjang: Dry Port Batang hingga Tanjung Emas

Berbarengan dengan dorongan percepatan izin, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri. Tiga proyek yang disebut adalah pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Dry port atau pelabuhan darat berfungsi sebagai perpanjangan terminal laut. Di fasilitas ini kontainer dapat ditumpuk, didokumentasikan, dan diproses kepabeanannya sebelum dikirim ke pelabuhan laut. Keberadaannya memangkas waktu tunggu di dermaga dan mengurangi penumpukan truk di sekitar pelabuhan utama.

Bagi kawasan industri, kombinasi pelabuhan darat dan fasilitas pelabuhan regional menentukan daya saing. Pabrik yang berorientasi ekspor maupun yang mendatangkan bahan baku impor sangat bergantung pada kecepatan bongkar-muat dan biaya angkut. Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas menyasar simpul lama yang menangani arus barang besar, sehingga perbaikan kapasitasnya berdampak langsung pada distribusi.

Sinyal Investasi dari Angka DPMPTSP

Dorongan percepatan izin datang saat realisasi investasi Jawa Tengah masih mengejar target tahunan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, atau 73,21 persen dari target tahunan Rp99,09 triliun. Investasi itu menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek.

Khusus Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, investasi menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Ekonomi Jawa Tengah pada periode yang sama tumbuh 5,83 persen secara tahunan.

Angka-angka itu menunjukkan modal yang masuk sudah menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun bila dilihat dari rasio tenaga kerja per proyek, komposisinya masih banyak diisi kegiatan skala kecil dan menengah. Di sinilah kawasan industri berperan: satu estate dapat menampung banyak pabrik sekaligus dan menarik investasi padat modal yang tidak muncul dari proyek-proyek tersebar.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Ada tiga hal yang layak dipantau dari rangkaian ini. Pertama, apakah tenggat 30 hari benar-benar terpenuhi untuk 12 kawasan industri yang masih berproses. Kedua, bagaimana kesiapan lahan di 12 kabupaten/kota, termasuk kepastian status tata ruang dan kesiapan utilitas di masing-masing lokasi. Ketiga, seberapa cepat proyek dry port Batang, fasilitas pelabuhan Kendal, dan revitalisasi Tanjung Emas bisa melayani arus barang kawasan baru.

Bagi calon tenant, percepatan perizinan berarti jadwal konstruksi lebih mudah dijaga. Bagi pengembang, kepastian waktu mempermudah perhitungan biaya modal dan penyusunan penawaran harga lahan. Bagi pemerintah daerah, kecepatan layanan menjadi alat tawar utama ketika bersaing dengan negara tetangga yang sudah lebih dulu membenahi sistem perizinannya.

Desk Investasi yang baru dibentuk di Semarang menjadi kanal koordinasi antara pemerintah provinsi, kementerian, dan pelaku usaha. Keberhasilan 12 kawasan industri ini akan menjadi tolok ukur apakah janji percepatan berjalan di lapangan, bukan hanya di ruang rapat.