DJBC Sita 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal, 17.108 Penindakan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal hingga Oktober 2026. Angka itu dihimpun dari 17.108 penindakan sepanjang periode yang sama, atau naik 79,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). Menurutnya, penindakan ini bukan semata soal penerimaan negara, melainkan menyangkut keberlangsungan industri hasil tembakau di dalam negeri.

Bagi pelaku usaha di sektor manufaktur dan pengelola kawasan industri, angka itu relevan karena menyangkut daya saing antarprodusen. Produsen yang patuh menyetorkan cukai bersaing langsung dengan produk yang beredar tanpa kewajiban fiskal apa pun.

Tekanan terhadap Pabrik Legal

Suahasil menegaskan peredaran rokok ilegal merugikan produsen legal yang selalu memenuhi kewajibannya kepada negara. Ia menyebut pabrik yang taat membayar cukai akan menerima tekanan ketika produk tanpa pita cukai beredar bebas.

“Pabrik yang legal akan dirugikan,” ujarnya.

Pernyataan itu menggambarkan persoalan struktural di industri hasil tembakau. Cukai adalah komponen biaya yang melekat pada setiap batang rokok yang dijual secara legal. Ketika ada produk yang lolos dari kewajiban tersebut, harga jual di tingkat konsumen bisa ditekan, sementara produsen legal tetap menanggung beban cukai, pajak, dan biaya kepatuhan lain.

Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini dapat memengaruhi utilisasi kapasitas pabrik, perencanaan produksi, hingga keputusan investasi pada lini mesin dan fasilitas pendukung. Pabrik yang beroperasi di kawasan industri umumnya terikat pada perizinan, standar lingkungan, dan administrasi cukai yang ketat, sehingga ruang untuk menyesuaikan biaya jauh lebih terbatas dibandingkan pelaku ilegal.

Rokok sebagai Barang Kena Cukai

Suahasil menekankan penertiban ini merupakan bagian dari penegakan hukum karena rokok termasuk barang kena cukai. Status itu membuat peredaran rokok berada di bawah pengawasan negara, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan.

Karena itu, kepatuhan pembayaran cukai menjadi inti dari pengawasan. Ia menyatakan ingin memastikan ketaatan terhadap kewajiban cukai tersebut. Bagi industri, kepastian pengawasan menentukan seberapa adil persaingan di pasar domestik.

Indikator Produksi Golongan II

Menurut Suahasil, penindakan yang dilakukan terbukti berhasil bila bercermin pada pertumbuhan produksi rokok Golongan II sebesar 11,6 persen. Golongan II merupakan salah satu klasifikasi pengusaha pabrik dalam tata niaga cukai hasil tembakau.

Pertumbuhan pada segmen tersebut dibaca sebagai sinyal bahwa ruang pasar yang sebelumnya diisi produk ilegal mulai kembali ke produsen yang terdaftar. Bila tren ini berlanjut, permintaan terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan layanan logistik di sekitar sentra produksi hasil tembakau berpotensi ikut terangkat.

Implikasi bagi Kawasan Industri dan Investor

Peningkatan penindakan hingga 79,8 persen menunjukkan intensitas pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Bagi pengelola kawasan industri, hal ini berdampak pada cara menilai risiko tenant di sektor hasil tembakau dan industri terkait, termasuk percetakan kemasan, pergudangan, serta transportasi.

Peredaran rokok ilegal menandakan adanya pasokan yang tidak tercatat dalam sistem cukai. Keberadaannya menciptakan distorsi harga yang sulit diimbangi produsen legal, terutama pada segmen harga menengah ke bawah yang sensitif terhadap selisih harga eceran.

Dari sisi iklim investasi, konsistensi penegakan hukum menjadi faktor yang diperhitungkan. Investor yang menanam modal pada lini produksi berkapasitas besar membutuhkan kepastian bahwa pesaing di pasar yang sama tunduk pada aturan yang setara, termasuk kewajiban cukai.

Sebanyak 17.108 penindakan sepanjang Januari hingga Oktober 2026 memperlihatkan bahwa persoalan ini masih menjadi agenda utama pengawasan. Bagi pemilik pabrik legal, hasil akhirnya bergantung pada seberapa konsisten penertiban di lapangan dipertahankan, karena di situlah keadilan iklim usaha di sektor hasil tembakau diuji.