Desk Investasi Makassar Kejar Rp17 Triliun di 14 Provinsi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pengawalan realisasi investasi senilai Rp17 triliun melalui Desk Investasi Makassar. Layanan itu diposisikan sebagai pusat koordinasi penanaman modal bagi kawasan Indonesia Timur.

Angka Rp17 triliun tersebut bukan target yang berdiri sendiri. Nilai itu merupakan porsi pengawalan yang dibebankan kepada Desk Makassar dalam kerangka target Rp100 triliun yang dibagi ke lima kelompok wilayah layanan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan pembentukan desk adalah langkah pemerintah mempercepat realisasi proyek sekaligus merampungkan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Kehadiran layanan itu diharapkan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, khususnya dalam menangani persoalan investasi di Indonesia Timur.

“Dan ini harus dimanfaatkan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota,” kata Todotua dalam kegiatan Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).

Lima desk, satu target Rp100 triliun

Pemerintah membagi pengawalan realisasi investasi ke lima kelompok wilayah layanan. Desk Jakarta memikul porsi terbesar, disusul Makassar, Balikpapan, Semarang, dan Medan.

Dari komposisi itu, beban Desk Makassar lebih besar dibanding tiga desk di luar Jakarta. Porsi Rp17 triliun setara 17 persen dari total target pengawalan lima desk.

BKPM sebelumnya telah mengembangkan layanan serupa di Batam, Bali, Medan, dan Semarang. Pola kerja dari wilayah-wilayah itu menjadi rujukan dalam membangun mekanisme Desk Makassar.

Cakupan 14 provinsi: Sulawesi, Maluku, dan Papua

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi Makassar melayani 14 provinsi. Rinciannya enam provinsi di Sulawesi, dua provinsi di Maluku, dan enam provinsi di Papua.

Dengan cakupan seluas itu, Makassar berperan sebagai simpul koordinasi untuk menyiapkan peluang investasi, menyelesaikan hambatan usaha, serta mengawal pelaksanaan proyek hingga terealisasi. Wilayah Indonesia Timur selama ini dikenal sebagai pemasok komoditas tambang dan hasil bumi, namun kerap terkendala kesiapan lahan, infrastruktur, dan layanan perizinan.

Peran tersebut menuntut desk tidak berhenti pada fungsi pelayanan izin. Pemerintah ingin membantu daerah mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi proyek investasi, sekaligus memastikan kesiapan lahan dan kebutuhan investor lainnya.

Todotua menambahkan bahwa pihaknya ingin masuk lebih dalam melihat potensi-potensi daerah agar konsolidasi penanganan investasi menjadi lebih baik.

Perizinan, lahan, dan lingkungan jadi ganjalan utama

Menurut Todotua, sejumlah hambatan investasi masih berkaitan dengan persoalan perizinan, lahan, lingkungan hidup, hingga koordinasi antarlembaga. Kondisi itu membutuhkan penyelesaian langsung melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Bagi manajer proyek maupun tim pengadaan, tiga isu tersebut biasanya menentukan jadwal. Ketidakjelasan status lahan menunda penandatanganan kontrak, sementara proses lingkungan hidup memengaruhi tahap konstruksi dan pengadaan peralatan.

Karena itu, kehadiran desk di daerah dinilai penting agar persoalan tidak menumpuk di Jakarta. Koordinasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi kunci supaya proyek tidak berhenti di tahap perizinan.

Dua personel ditempatkan di Makassar

Untuk memperkuat pelayanan, BKPM menempatkan dua personel khusus yang bertugas secara langsung di daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi ruang kerja bagi personel tersebut di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Todotua menyampaikan permohonan izin kepada gubernur untuk menitipkan dua personel yang akan bermukim di Kota Makassar.

Penempatan personel di kantor DPMPTSP memberi keuntungan praktis. Tim desk dapat berinteraksi harian dengan petugas perizinan daerah, sehingga alur komunikasi antara investor dan pemerintah menjadi lebih pendek.

Realisasi nasional baru 75,4 persen

Secara nasional, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.041,3 triliun pada 2026. Hingga September 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target tahunan.

Artinya, masih ada ruang sekitar seperempat target yang harus dikejar pada sisa tahun. Di titik inilah pengawalan proyek di daerah, termasuk melalui Desk Makassar, menjadi instrumen untuk menjaga laju realisasi penanaman modal.

Penguatan Desk Investasi Makassar diharapkan mempercepat penyelesaian hambatan proyek sekaligus membuka peluang investasi baru di Indonesia Timur. Pemerintah menargetkan peningkatan realisasi penanaman modal dan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Yang perlu dicermati pelaku usaha daerah

Bagi pemerintah kabupaten dan kota, kehadiran desk membuka peluang menawarkan proyek yang sudah matang secara administratif. Daerah yang mampu menyiapkan lahan, dokumen lingkungan, dan kajian kelayakan lebih awal berpeluang lebih cepat masuk pipeline pengawalan.

Dampak lanjutannya menyentuh sisi ketenagakerjaan dan rantai pasok lokal. Proyek yang benar-benar berjalan akan menyerap tenaga kerja setempat serta membuka permintaan bagi industri kecil dan menengah di sekitar lokasi, mulai dari jasa konstruksi hingga penyediaan bahan pendukung operasional.

Karena itu, kualitas koordinasi antara dinas penanaman modal, dinas lingkungan hidup, dan pemerintah kabupaten menjadi penentu. Tanpa penyelesaian di tingkat itu, target pengawalan sulit diterjemahkan menjadi kegiatan fisik di lapangan.

Bagi pelaku usaha, sinyal yang perlu dicermati adalah pergeseran pola pendampingan: dari menunggu berkas masuk menjadi menjemput proyek di lapangan. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari berapa banyak hambatan lahan dan lingkungan yang benar-benar tuntas, bukan sekadar berapa banyak forum koordinasi yang digelar.