CEDPRED: Soal Polemik Komisaris-Direksi BUMD, Lebih Produktif Jika Publik Desak Audit dan Transparansi BUMD Riau

PEKANBARU – PELITANUSANTARA.COM | Polemik pengangkatan calon komisaris dan direksi dua BUMD milik Pemprov Riau yakni PT PIR dan PT SPR dinilai tidak produktif. Kelompok masyarakat yang mempersoalkan soal identitas “putera daerah” dalam pengangkatan pejabat publik tersebut dinilai banyak mempermainkan isu lama yang tidak membuat BUMD menjadi lebih baik.

“Mari kita beralih dari isu lama ke agenda baru ke depan. Tujuannya agar BUMD Riau bisa sehat, profitable dan, akuntabel dan transparan,” kata Direktur Eksekutif Center for Democracy, Policy and Regional Development-CeDPRED (Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah), Raya Desmawanto, M.Si dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (30/1/2021).

Raya menegaskan, hingga saat ini publik Riau tidak pernah mengetahui arah pengembangan serta peta jalan (road map) BUMD. Padahal, sebagai perusahaan yang profesional dan mengejar keuntungan, BUMD harus memiliki dasar usaha dan bisnis yang memadai serta dikelola secara efektif dan produktif.

“Agar BUMD kita tidak sekadar menetek ke APBD yang merupakan uang rakyat. Juga agar BUMD tidak diisi oleh para pencari kerja yang hanya ingin mendapatkan gaji tanpa kerja-kerja profesional untuk mengembangkan BUMD,” tegas Raya.

Menurutnya, audit secara kredibel sumber daya dan keuangan perusahaan BUMD Riau merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan oleh Pemprov Riau. Tanpa audit yang jujur dan profesional, maka Pemda tidak akan mampu menemukan masalah dan tantangan BUMD dalam melakoni aktivitas bisnisnya.

“Ujung-ujungnya hanya ribut dalam hal pergantian pengurus (komisaris-direksi) secara berkala. Namun nihil dalam upaya pengembangan bisnis profitable perusahaan. Ini merupakan pekerjaan pokok yang harus dilakukan oleh Pemda. Kalau soal pengurus BUMD, banyak stok SDM yang mumpuni, namun jika sistem tak dibenahi maka kondisi BUMD akan makin terpuruk,” tegas Raya.

Ia menagih janji political will penguasa pemerintahan Provinsi Riau sebagai pemegang saham mayoritas BUMD Riau. Perbaikan kinerja BUMD harus diawali dari pembenahan sistem, core bisnis, rekrutmen SDM, transparansi dan kredibilitas BUMD.

“Sampai sejauh ini kita belum melihat adanya political will pemegang saham untuk melakukan reformasi total BUMD Riau. Masih terlihat kental dengan budaya lama organisasi. Ini akan membuat BUMD makin terpuruk dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, apalagi saat ini kompetisi bisnis makin keras dan meluas,” tegas Raya.

Ia melanjutkan, posisi dan peran BUMD Riau sebenarnya amat strategis dan terbuka lebar sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dari deviden hasil usaha BUMD.

“Namun kenyataannya, BUMD Riau tidak menunjukkan perbaikan yang memadai, selain hanya menggantungkan nafasnya pada penyertaan modal dari APBD semata,” pungkas Raya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *