Kutai Barat – Pelita Nusantara,P royek penanaman durian seluas 25 hektare di Desa Muara Siram, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat melalui skema swakelola tahun 2024, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tersebut dilaporkan bernilai hampir Rp3 miliar.
Namun, di balik besarnya anggaran, muncul dugaan kuat terkait kejanggalan dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah tudingan penyerobotan lahan milik warga oleh kelompok tani binaan DLH yang terlibat dalam proyek tersebut.
Aheng, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan, menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak hanya menyerobot tanahnya, tetapi juga dilaksanakan dengan bibit yang tidak berkualitas dan hasil yang nihil.
> “Ini proyek pakai dana miliaran. Tapi yang mereka tanam bukan bibit unggul, cuma durian biji. Sekarang semuanya sudah mati. Dan tanah itu milik kami, lengkap dengan sertifikat. Kasus ini sudah saya laporkan ke Kapolda Kaltim,” ungkap Aheng(7/6/2025).
Aheng menyatakan telah berupaya menempuh jalur mediasi, baik dengan DLH Kubar maupun pihak kepolisian. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian. Ia bahkan telah menghadap tiga kali untuk mediasi, namun hasilnya nihil.
> “Harga diri kami diinjak-injak. Kami sudah bersuara sejak awal, tapi tak ada respons serius. Kami bukan diam, kami hanya ingin keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aheng menyebut adanya peran oknum lapangan yang memperkeruh suasana. Ia mengaku pernah berkomunikasi dengan seseorang bernama Heri, yang disebutnya sebagai pelaksana lapangan proyek dari DLH. Namun, kontak tersebut kini telah diblokir oleh yang bersangkutan.
> “Awalnya kami percaya persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi sekarang saya diblokir. Saya tidak takut, karena semua bukti saya simpan—dari sertifikat tanah, surat panggilan dari Polda, sampai dokumentasi proyek yang terbengkalai,” jelasnya.
Ia juga menolak ajakan kerja sama dari pihak terkait, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang ia perjuangkan.
> “Ini bukan soal untung rugi, tapi soal hak. Kami tidak ingin dilibatkan dalam proyek yang terindikasi bermasalah,” katanya.
Proyek tersebut, menurut Aheng, kini tampak mangkrak. Bibit durian yang ditanam telah mati, dan papan proyek yang seharusnya menampilkan informasi anggaran justru dipindahkan ke belakang pondok tanpa mencantumkan nilai proyek.
> “Bayangkan proyek besar seperti ini, tapi papan tendernya dipindahkan dan nilai anggarannya tidak dicantumkan. Ini harus diusut!” ujarnya geram.
Aheng juga mengungkap bahwa upaya menghubungi Kepala DLH Kubar, Ali Sadikin, tidak pernah mendapat balasan. Padahal, menurutnya, ini menyangkut aset pribadi, nama baik institusi, dan penggunaan uang negara.
Tim dari Polda Kaltim disebut sempat turun ke lokasi bersama pihak DLH, namun pasca-kunjungan tersebut, tidak ada kelanjutan proses yang jelas. Hingga saat ini, laporan Aheng masih aktif di kepolisian.
> “Kalau mereka mau laporkan saya balik, silakan. Saya tidak takut. Saya tahu apa yang saya perjuangkan. Kami diam selama ini bukan berarti menyerah,” ucapnya.
Mediasi terakhir dengan DLH, kata Aheng, dilakukan pada Oktober 2024. Namun, seperti sebelumnya, tidak membuahkan hasil apa pun.
> “Yang kami hadapi bukan cuma birokrasi. Ini juga soal harga diri masyarakat kecil yang haknya dirampas,” katanya.
Aheng berharap agar aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas seperti BPK dan KPK segera turun tangan untuk mengusut proyek yang menurutnya sarat pelanggaran.
> “Kalau memang ada integritas, ayo kita buka semuanya. Jangan biarkan uang negara hilang sia-sia untuk proyek yang hanya meninggalkan durian mati dan konflik dengan rakyat,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala DLH Kutai Barat, Ali Sadikin, memberikan pernyataan singkat melalui pesan WhatsApp. Ia menyebut bahwa proyek tersebut saat ini sedang dalam proses audit oleh pihak eksternal.
> “Kami lagi diaudit oleh BPK, jadi belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh,” jawabnya singkat. [MM]
