TRENGGALEK – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengelar rapat dengan bebera Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahasan kekosongan jabatan di beberapa OPD utamanya Sekretaris Daerah (Sekda) dan koordinasi tentang usulan Bantuhan Partai Politik demi terciptanya kader Parpol yang baik.
Hal itu disampaikan oleh Alwi Burhanudin selaku ketua komisi 1 DPRD usai pimpin rapat diruang aula pertemuan, Selasa 24/5/2022.
Alwi menuturkan untuk pengisihan lowongan jabatan saat ini fokus terhadap seleksi pengisihan jabatan Sekda sedang untuk kekosongan jabatan kepala dinas menunggu teriisinya sekda dulu.
“Sampei sejauh ini untuk Panitia Seleksi (pansel) sudah terbentuk sudah berjalan dan sudah bekerja, diharapkan segera pertanggal 9 Juni sudah keluar 2/3 nominator hasil seleksi Pansel yang diusulkan ke Bupati dan Bupati tinggal memilih siapa yang menjadi sekda secara definitif,” terang Alwi
Saat disingung soal sepesifikasi calon Sekda Alwi dengan senyum khasnya, menjawab secara detail tentunya harus membaca dulu aturanya, namun setidaknya Sekda itu harus eselon II, pernah menjabat di beberapa kepala dinas, pernah menjabat kadin propinsi, mengingat sekup untuk Sekda itu Propinsi, jadi selama memenui persyaratan dari luar Kabupaten Trenggalek juga bisa mencalonkan diri dengan melengkapi syarat administrasi baru Pansel mengasesmen, baru bisa ditetapkan jadi nominator.
Berbicara tentang jabatan yang kosong dibeberapa OPD, pihaknya menyampaikan ada 12 OPD yang saat ini belum terisi, satu diantaranya adalah Sekda dan 11 kadin dibeberapa OPD.
“Demi terciptanya pelayanan masyarakat yang maksimal tentu Bupati harus secepat mengisi lowongan tersebut termasuk Sekda, mengingat disisilain jika tetap diisi PLT tentu tidak power fuul dan serapan angaran juga kurang bagus,” tegasnya
Adapun kenapa saat ini banyak jabatan kadin yang kosong itu disebabkan oleh kadin sebelumnya juga banyak yang purna tugas atau pensiun.
“Sedang agenda lain yang dibahas oleh Komisi 1 DPRD, koordinasi dengan pihak Kesbangpol terkait Bantuan Partai Politik (banpol), mengingat pendidikan politik itu penting agar tercipta kwalitas kader Parpol yang bagus,” jelas Politisi PKS itu.
Awal untuk banpol tiap pemilih itu mendapat Rp 3rb kita usulkan menjadi Rp4rb, dan kita harapkan selain Komisi 1 nantinya semua porpol juga mengusulkan ke Bupati melalui Kesbangpol.
Saat disingung soal jumlah usulan perpemilih Rp4rb, Ia menjelaskan pendidikan politik itu butuh angaran besar, “bahkan jika kita merujuk dari uasulan KPK mengusulkan perpemilih Rp 100.000 dikandung maksut jika banpolnya besar maka resiko koropsi kecil karena pebdidikan politiknya maksimal” pungkasnya.
(mj pelitanusara.com)