Transaksi Menggunakan Dinar Dirham Berpotensi Dipidana

JAKARTA,PELITANUSANTARA.COM | Indra Rusmi, SH, MH, CLA, akan menjelaskan dari beberapa sudut pandang secara yuridis dan teori serta fakta terhadap pertanyaan apakah transaksi menggunakan dinar dan dirham berpotensi dipidana? Bagaimanakah jika ditilik dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Baru baru ini dibeberapa media sosial banyak memperbincangkan fenomena penggunaan dinar dan dirham sebagai transaksi jual beli dipasar-pasar kecil seperti di Depok, Jawa Barat dikenal pasar muamalah yang transaksinya menggunakan dinar dan dirham.

Menurut Indra, bahwa pada umumnya jual – beli merupakan transaksi sehari-hari dalam kehidupan manusia atau dikenal sebagai konsep dagang, sehingga mengenai konsep dagang diatur dalam UU Perdagangan, seperti dalam Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan menyebutkan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Maka, jika bicara konsep imbalan dan kompensasi merupakan definisi yang seluas-luasnya bisa dari beberapa model transaksi tergantung kesepakatan para pihak, sebagaimana disebutkan dalam teori perdata Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sun Servanda), dan secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 yang menyebutkan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa fakta pada umum dan kebiasaan manusia secara umum bertransaksi menggunakan uang tetapi tidak smua transaksi harus menggunakan uang, bisa saja barang dengan jasa atau barang dengan barang yang disebut barter dengan kesepakatan para pihak, berdasarkan historical transaksi perdagangan menyebutkan bahwa dinar dan dirham merupakan metode transaksi perdagangan yang sudah dilakukan pada jaman kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia serta di jaman Nabi Muhammad SAW.

Namun demikian, emas pada awalnya memang bukanlah alat tukar dari bangsa Arab. Transaksi ekonomi bangsa Arab sebelum mengenal dan menggunakan emas adalah barter. Emas, dalam konteks ini dinar dan dirham, merupakan mata uang miliki bangsa Romawi dan Persia. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius, sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yakni drachma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam (di bawah pengaruh Romawi) dan Yaman (di bawah pengaruh Persia). Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Akhirnya, bangsa Arab pun mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW, selain menetapkan dirham dan dinar sabagi alat tukar yang sah dalam perniagaan, juga menstandarkan tiga jenis dirham yang beredar kala itu menjadi satu jenis dirham, yakni dirham 14 qirat.

Sehingga muncul pertanyaan? Bagaimana penggunaan dinar dan dirham saat ini? apakah penggunaan dinar dan dirham saat ini di Indonesia dapat berpotensi dipidana? Ujar Indra

Berdasarkan UU Mata Uang, menurut hemat Indra, tidak diatur tegas apabila transaksi menggunakan dinar dan dirham dapat dipidana. Hanya dalam Pasal33 UU Mata Uang diatur perbuatan berpotensi pidana apabila melakukan transaksi tanpa menggunakan Rupiah.

Pasal 33
(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun demikian, siapapun apabila terbukti berdasarkan fakta dan bukti di persidangan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 33 UU Mata Uang maka otomatis terancam hukuman baik pidana kurungan dan denda.

Bagaimana upaya hukum pidana adalah ultimum remedium (upaya hukum terakhir) sehingga secara paralel Pemerintah harus mengkaji secara objektif dari segala aspek khususnya pada pasal 1 angka 10 UU Perdagangan mengenai Standart Nasional Indonesia, untuk menegaskan apakah dinar dan dirham bertentangan dengan alat transaksi perdagangan saat ini yaitu Rupiah, kalau memang tidak ditegaskan dikhawatirkan transaksi perdagangan menggunakan dinar dan dirham malah dapat menggeser Rupiah dan belum lagi dikhawatirkan apabila ternyata dinar dan dirham yang digunakan adalah palsu tidak terbuat dari emas maupun perak. Tandas Indra

Apabila memang Dinar dan dirham dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan maka perlu jaminan terhadap warga negara perihal dinar dan dirham yang dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan. Tutup Indra

INDRA RUSMI, SH, MH, CLA, Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum FORGIT’S, Sruntulan Street Lawyer. (PN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *