Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menyarankan Agar Siapapun Yang Ingin Menjadi Pekerja Migran Mematuhi Prosedur Hukum

  • Bagikan
dari Ka - Ki : Johan Emanuel,SH. dan Indra Rusmi,SH

 

dari Ka – Ki : Johan Emanuel,SH. dan Indra Rusmi,SH

Jakarta – Pelitanusantara.com |Berkaitan dengan Pemberitaan tentang adanya dugaan perbudakan TKI di Kapal Asing maka bersama ini Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melalui perwakilan Indra Rusmi dan Johan Imanuel menerangkan bahwa, Kepatuhan Hukum terlebih dahulu kepada pekerja yang ingin melakukan pekerjaan harus diutamakan,
Sehingga untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia sudah diatur tegas dalam Pasal 5 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pasal 5 UU 18/2017 Setiap Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan : berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memilki kepesertaan jaminan sosial dan memilki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

“Oleh karenanya sudah ada regulasi yang mengatur sebaiknya siapapun yang ingin menjadi Pekerja Migran disarankan mengedepankan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.” Tandas Indra

Johan Imanuel, menambahkan bahwa terdapat pula peraturan dalam Peraturan Presiden RI No 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Hal ini penting demi perlindungan hukum baik secara hukum nasional maupun internasional terhadap Pekerja Migran itu sendiri.” Jelas Johan

“Selain kesadaran dan kepatuhan maka Pemerintah juga harus menunjang pelayanan persyaratan dokumen bagi Pekerja Migran yang ingin bekerja di luar negeri dengan menyediakan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di setiap kabupaten/kota serta sosialisasi yang menyeluruh mengenai pentingnya dokumen resmi dalam menjadi Pekerja Migran.”Ujar Johan

“Selain itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus aktif juga dalam menegakkan hukum apabila ada informasi dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri serta Penegakan Hukum kepada Penyalur-penyalur kerja sebagai perantara yang menyalurkan tanpa prosedur hukum yang berlaku, hal ini harus diperhatikan demi keselamatan dan perlindungan pekerja.” tutup Johan. (Trisatini/Pelitanusantara.com)

 

  • Bagikan