Jakarta – Pelitanusantara.com Dikutip adanya pemberitaan yang menyatakan”Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya”Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.
Dan desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR menurut Fadill jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang,bertambah dari sebelumnya hanya empat orang.
Oleh karena itu merasa keuangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus dipangkas oleh Kementerian Keuangan, maka pimpinan MPR ramai-ramai mendesak Menteri Keuangan mundur
Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara.Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri.
Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
“Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12/2021).
Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.
Sebab, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.
Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Menkeu.
Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.
Ditempat yang berbeda sebagai Pemerhati kebijakan Publik dan kebijakan Pemerintah “Bambang Prayitno Gunawan mengatakan sangat menyayangkan adanya’ perbedaan pendapat antara Menkeu” Sri Mulyani dengan
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, yang dimana belakangan ini masyarakat dibuat bingung dan bertanya tanya, masalah anggaran MPR yang terus berkurang yang dimana pada akhirnya MPR mendesak Presiden segera memecat Menteri Keuangan ” Ucapnya. Kamis 2 Desember 21
Menurut Bambang apa kesalahan menteri keuangan? Apakah hanya karena masalah tidak hadirnya menteri keuangan ibu sri mulyani dalam rapat yang di selenggarakan oleh MPR atau masalah lain yaitu anggaran yang semakin menurun ?
Dan kata Bambang apakah pernyataan ini benar yang dilansir dari media IDX Chenel .Com yang mengatakan kisruh ini memantik perhatian dari semua pihak, termasuk warganet yang balik menyerang politisi tersebut. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebutkan, Fadel masih memiliki utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 136 miliar.
“Pak Fadel Muhammad, mending fokus aja pak bayar hutang BLBI ke negara Rp 136 milyar. Kalo hutang sudah dibayar, baru boleh marah2 ke bu Sri Mulyani,” ujar Denny dikutip dari akun Twitternya @dennysiregar7, Kamis
Yang dikutip dari media IDX Chenel.Com pada tanggal 2 Desember 21 yang berjudul : Kisruh Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Ternyata Fadel Muhammad Ada Utang BLBI Rp.136 Miliar.
Oleh karena itu”Bambang menyatakan sabar adalah cara yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun dan seberat apapun, akan cepat diselesaikan dengan kesabaran Ucap Bambang.
Lebih lanjut ” Bambang Priyatno Gunawan mengatakan MPR adalah sebagai lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),dan menurut saya “MPR seharusnya lebih bijaksana dengan keadaan negara seperti sekarang ini yang dimana MPR merupakan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga Negara.
Oleh karena itu (MPR) yang merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dan karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil dari rakyat yang berasal dari pemilihan umum ”
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ” Ungkapnya.
Perlu diketahui Saat ini negara berperang melawan pandemi Covid 19 dan hadirnya sosok Presiden Jokowi dan para menteri yang membantu kerja presiden untuk berperang melawan pandemi Covid 19 yang dimana belum kunjung tuntas, dan perlu diketahui Presiden Jokowi bersama sama dengan jajaran Mentri, POLRI dan TNI hingga kepala daerah sudah mengerahkan seluruh biaya yang sangat besar untuk hal seperti ini, dimana saat ini Indonesia hampir berhasil menangani pandemi covid 19 ,dan baru baru ini di tambah ada varian baru hasil mutasi virus covid 19 yaitu unicorn, WHO secara resmi menyatakan keganasan varian virus ini lebih mematikan ” Ujarnya .
Oleh sebab itu Seharusnya” MPR menyadari kondisi rakyat indonesia sekarang ini yang dimana rakyat telah memilih anggota MPR untuk berbuat amanah dan sebagai wakil suara rakyat,seharusnya MPR memahami bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat ” Jelasnya.
Dan oleh karena itu Saat ini Negara dan rakyat sebagai(pemilih) MPR menurutnya sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan perhatian di seluruh lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan rakyat kuatir kehidupan akan semakin sulit saat ini, dikarenakan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja PHK karena beberapa industri dan ekonomi melemah karna dampak dari Pandemi covid 19, namun harus di garis bawahi rakyat tidak pernah memaksa presiden untuk membantu, karena rakyat Indonesia mampu menerima kenyataan yang dialami saat ini ” Terangnya
Untuk itu patut dipahami” sosok “Sri Mulyani menurut saya patut dihargai dalam mengelola sistem keuangan di Indonesia dan Figur pengganti seperti ” Sri Mulyani Indrawati sangatlah sulit ditemui kembali karena beliau memiliki komitmen dan Integritas yang tinggi terhadap bangsa Indonesia oleh karenanya harapan rakyat cuma satu hidup di negara Indonesia yang penuh kedamaian,aman dan tentram dan “Semoga MPR bisa lebih arif lagi dikemudian hari ” tutupnya. ( Team )
