Periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat telah memasuki tahun terakhirnya. Berbagai dinamika pembangunan yang menyertai selama kepemimpinan beliau tentu mempengaruhi implementasi visi-misi pembangunan yang telah ditetapkan di awal periode. Perlu ditinjau secara menyeluruh capaian pembangunan di Provinsi Jawa Barat, khususnya capaian Program Juara yang menjadi trademark pembangunan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditinjau capaian dan keterkaitannya dengan ide dan visi pembangunan terutama pada Misi 1 Gubernur, yaitu “Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa” yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila.
Dengan latar belakang tersebut, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Juara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Membentuk Manusia Pancasila dan Berbudaya pada Jumat, 10 Maret 2023 di Gedung Kantor BPPD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung.
Dalam FGD yang mengundang Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Dr. Antonius Benny Susetyo, banyak dibahas mengenai bagaimana menuangkan nilai-nilai Pancasila dan Budaya serta kearifan lokal dalam Pembuatan dan Penerapan Kebijakan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki masyarakat yang heterogen, serta bagaimana cara memaksimalkan sinergi di antara dinas-dinas di Provinsi Jawa Barat hingga kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat normatif dan retorika saja, namun benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan Konsep Jabar Juara dari Gubernur.
Dalam FGD yang diselenggarakan secara hybrid ini, Benny memaparkan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi yang hidup dan bekerja. Pancasila harus dapat menjadi nilai keutamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diaktualisasikan dengan baik dalam pembuatan kebijakan. Usaha ini akan membuat Pancasila terhabituasikan dengan baik dan benar-benar terlaksana dalam budaya, karakter, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Oleh karena itu, perlu adanya interaksi di antara para unsur dan anggota masyarakat hingga terjadi sosialisasi dan transfer budaya di antara para anggota masyarakat, hingga terjadi rasa toleransi, saling mengerti, dan lebih lanjut saling bersinergi di antara anggota masyarakat hingga persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang lebih baik dapat tercapai. Jawa Barat, dengan komposisi penduduk yang beragam, diharapkan tetap menjaga harmoni serta terus memproses asimilasi budaya guna membentuk karakter masyarakat untuk hidup bersama dalam damai.
Lebih lanjut, dalam FGD yang dihadiri lebih dari 100 orang ini, Benny yang merupakan Dokter Komunikasi Politik menyatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus dan perlu memperhatikan adanya rasa dan jiwa yang terangkum dalam nilai Pancasila. Dalam keberadaannya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh mengingkari nilai-nilai Pancasila dan adat istiadat karena Pancasila adalah kesepakatan. Maka Pancasila harus menjadi acuan dalam perencanaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.
Para pembuat kebijakan hendaknya benar-benar memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat. Aspek manusia sebagai individu yang tercantum dalam Pancasila melalui nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan perlu diimbangi dengan aspek kesosialan manusia seperti yang terangkum dalam sila ketiga, keempat, dan kelima yaitu nilai persatuan, demokrasi, dan sosial. Dengan memperhatikan hal tersebut dan nilai-nilai luhur kearifan lokal, niscaya manusia Indonesia yang berbudaya dan ber-Pancasila dapat diraih.
Benny menutup paparannya dalam FGD yang dihadiri oleh para Aparatur Sipil Negara dari berbagai unsur di Provinsi Jawa Barat, seperti dinas pariwisata kebudayaan, dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, badan kesatuan bangsa dan politik, serta biro kesejahteraan rakyat pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa sudah seharusnya kita tidak menganggap perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagai tantangan dan hambatan dalam pembangunan serta persatuan dan kesatuan. Namun, bersama Pancasila melalui nilai kegotongroyongan, para pemegang kebijakan dari latar belakang yang berbeda dapat bersinergi untuk membuat kebijaksanaan yang tidak hanya memberikan pengaruh yang efektif dan positif bagi pembangunan manusia dan masyarakat. Lebih lanjut, hal tersebut dapat memelihara persatuan dan kesatuan, meskipun kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, hingga habituasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai.
