Siaran Pers Komunitas Peduli BPJS Kesehatan

 

Pelitanusantara.com | Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perlu Transparan Mengenai Kapan Perpres Baru akan Diterbitkan

Menanggapi Siaran Pers dari Humas BPJS Kesehatan tanggal 2 April 2020. Komunitas Peduli BPJS Kesehatan berharap agar segera direalisasi Perpres Baru Pengganti Perpres 75/2019.

Komunitas Peduli BPJS Kesehatan paham betul bahwa pelaksanaan dari Putusan Uji Materiil selambat-lambatnya adalah 90 hari sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2011 Pasal 8 ayat 2.

Namun demikian bukan berarti Pemerintah dan BPJS Kesehatan tidak transparan kapan Perpres Baru akan diterbitkan untuk mengganti Perpres 75/2019 khususnya Pasal 34 yang dibatalkan mengenai kenaikan iuran bagi peserta PBPU.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu Transparan hal ini merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 30 yang berbunyi : ”Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden” hal ini berarti Rancangan Peraturan Presiden tidak ada salahnya diungkap juga ke Publik sebagaimana asas keterbukaan yang ditegaskan juga dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No 12/2011”)

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Sehingga Pemerintah dalam hal ini Presiden juga harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perpres tersebut.

Partisipasi masyarakat ini jelas diatur pula dalam Pasal 96 UU No 12/2011 yang menegaskan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”

Sehingga Rancangan Perpres pengganti seharusnya juga dapat diakses oleh masyarakat merujuk Pasal 96 ayat 4 UU 12/2011 sehingga memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan.

Yang dibutuhkan oleh peserta PBPU saat ini adalah kepastian hukum terhadap pelaksanaan Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran.

Sehingga apabila Pemerintah dan BPJS Kesehatan terbuka mengenai kapan Perpres penggantinya akan diterbitkan maupun isi dari RancanganPerpres tersebut maka hal tersebut akan memberikan ketenangan bagi Peserta PBPU khususnya dalam hal iuran yang telah dibayarkan.

9 April 2020
Hormat kami,

Komunitas Peduli BPJS Kesehatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *