TRENGGALEK – Dalam agenda rutin tahunan membahas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dan meneruskan Rencana Kerja Pemerintah RKP nasional, Trenggalek berpijak pada transformasi ekonomi dan pembangunan rendah karbon, sebagai program-program prioritas Kabupaten Trenggalek.
Terang Bupati Kepada awak media, usai pimpin musrenbang di Pendopo Manggala Praja, Selasa 29/3/2022.
“Jadi tahun 2023, kita fokusnya transformasi ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan ekstreem,” ungkap Bupati
Ditanya soal program konkretnya, Bupati menjelaskan, “keperantaraan pasar, petani Jahe di Pule, diketemukan dengan PT Bintang Tojoe. Kemudian nanti ada budidaya Ikan Patin, Domba kemudian Kambing PE yang nanti kita pertemukan dengan pasarnya. Konsepnya dari masyarakat langsung kita pertemukan dengan pasarnya,” sambungnya.
Harapannya tidak seperti program sebelumnya, dikasih-dikasih namun tidak tahu dijualnya kemana terus difungsikannya seperti apa.
Termasuk tadi di sisi ekonomi hijaunya tadi saya menargetkan, tahun depan kita punya 15 geo heritage, sehingga 15 geo heritage ini bisa kita klaim memjadi geo park.
Kalau Trenggalek punya geo park, tentunya ini menjadi satu branding. Dalam tanda kutip menjual lingkungan kita untuk bisa menghasilkan ekonomi tanpa harus dirusak ekologinya.
Menanggapi jalan rusak, Bupati Arifin menjawab kita di musrenbang kecamatan sudah memilah dari semua usulan. Kita berkomitmen 2 prioritas teratas akan diakomodir. Jadi kalau infrastruktur, berarti 2 prioritas diatas kita akomodir. Cuma yang kita sedihkan kadang-kadang sudah kita beri prioritas 2, yang diusulka saat musrenbangkab lain.
Seperti tadi prioritas yang diusulkan Kecamatan Suruh malah bukan jalan. Padahal jalan mulai dari Mlinjon hingga perempatan Karangan itu ada yang rusak parah dan yang diusulkan bukan itu. Malah justru 2 program TPJ.
“Makanya program prioritas di kecamatan juga menjadi penentu kemampuan viskal yang ada. Jadi infrastruktur ada 2 prioritas kecamatan, kemudian sosbud ada 2 prioritas, tergantung usulannya masyarakat di kecamatan itu apa yang dibutuhkan,” jelas Bupati.
Kita masih banyak menemukan masing mengeluhkan jalan, tetapi yang diusulkan prioritasnya malah TPJ. Sebenarnya ini masih usulan dari satu aspek saja. Masih ada usulan prioritas dari Musrena Keren, kemudian pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian aspirasi dalam rese yang mekanismenya diatur dalam undang-undang.
“Sebenarnya disisi lain masih ada juga top down, karena masih ada beberapa program prioritas seperti Program Strategis Nasional (PSN) yang difukuskan dari pusat untuk infrastruktur di daerah,” pungkas Bupati.
(mj pelitanusantara.com)