TRENGGALEK – PN Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek Bahas tentang persetujuan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Tersampaikan dalam sidang Paripurna tersebut jumlah usulan pembangunan pada 2024 yang tercatat hingga ribuan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Trenggalek.
Rapat tertinggi di lingkungan DPRD tersebut dipimpin oleh Agus Cahyono, dengan dua wakilnya, Doding Rahmadi, dan Arik Sri Wahyuni.
Hadir juga perwakilan dari keenam fraksi yang menduduki kursi di DPRD Trenggalek. Di antaranya fraksi PKB, PDIP, Golkar, PKS, Demokrat, dan PARI. Sementara tak lupa, rapat itu pun didampingi Sekretaris DPRD Trenggalek, Mohtarom.
Adapun total usulan dari semua fraksi DPRD Trenggalek sejumlah 1.583 usulan pembangunan, yang diperoleh dari rangkuman serangkaian reses atau menerima aspirasi dari masyarakat saat turun ke bawah (turba). Ungkap Agus Cahyono usai pimpinan sidang Paripurna,di ruang Graha Paripurna. Senin 6/3/2024.
“Usulan tersebut telah disampaikan ke sekretariat DPRD dan sudah masuk ke SIPD,” tutur Agus
Usulan tersebut terdiri, PKB 470 usulan, PDI Perjuangan. 351 usulan. Partai GOLKAR 187 usulan. PARI 248 usulan. PKS 135 usulan sedang untuk DEMOKRAT 190 usulan.
“Itu total input data usulan dari masing Fraksi DPRD Trenggalek untuk kegiatan tahun 2024,” terang Agus.
Dari total ribuan usulan pembangunan itu bakal menjadi titik awal perjuangan bagi dewan. Usulan -usulan tersebut harus diperjuangkan agar bisa terakomodir usai memasuki 2024.
Politisi dari fraksi PKS itu menekankan, butuh konsistensi dalam memperjuangkan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat tersebut. Konsistensi itu dapat berupa mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Ini semua menjadi bagian perjuangan dari DPRD agar bisa diakomodir di APBD 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut Agus menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sebuah persidangan itu sesuatu yang wajar. Karena apapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah semua demi apa yang nantinya tertuang dalam APBD yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Agus juga mencontohkan, misal anggota DPRD yang bertugas di dalam alat kelengkapan dewan (AKD) komisi. Maka, mereka harus serius saat rapat kerja (raker) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitranya. Kemudian di badan anggaran (Banggar), mereka juga berusaha keras dalam membahas APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap semua anggota DPRD dapat memberikan masukan dan pendapat yang konstruktif demi terwujudnya program-program pembangunan yang efektif dan efisien untuk masyarakat Trenggalek,” ujar Agus
Dengan segala dinamika yang terjadi, rapat paripurna persetujuan pokir 2024 kemudian ditutup yang ditandai ketika pimpinan rapat mengetukkan palu.
(MJ/Pelita Nusantara)