Ratusan Massa (K)SBSI Jum’at 20/11/2020 Akan Hantar Uji Materi Cipta Kerja Ke MK

 

Jakarta – Pelitanusantara.com | UU Cipta Kerja itu Bertentangan Dengan UUD 1945 & Pancasila. Karenanya Uji Materi ke MK Harus dilakukan. Meski tidak yakin akan menang. Tapi sejarah perlu mencatat (K)SBSI terus melakukan perlawanan secara hukum. Demikian ungkap Prof.Dr. Muchtar Pakpahan SH., MA saat memberi arahan kajian materi Kamis pertang 19 November 2020 di Sekretariat (K)SBSI. Materi yang telah siap itu akan dihantar bersama ratusan massa buruh.

Permohonan uji materi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan tujuan membebtuk pemerintah negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaab UUD 1945 alinea ke-4.

Demikian ungkap Agus Supriyadi SH., MH Kuasa Pemohon dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) SBSI Rabu, 18 November 2020 di Kantornya jl. Tanah Tinggi 2 No. 25 Johar Baru Jakara.

Menurut Agus Supriyadi, Tim Kuasa Hukum yang akan mengajukan Uji Materi lafa UU “Cilaka” itu diantaranya Hechrin Purba SH.,MH, Putri Juliana Pawe SH., MA, Johannes Dartha Pakpahan SH., MA, Ebit Pardede SH, Netty Saragih SH, Gusmawati Azhar SH dan Fariz SH., MH.

DPP (K) SBSI atas nama Prof.Dr. Muchtar Pakpahan SH., MA selaku Ketua Umum dan Vindra Windalis SH, selaku Sekretaris Jendral (K)SBSI adalah pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi (judicial review) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945.

Untuk permohonan ini pemohon menguraikan bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 sama atau setara dengan upaya untuk mewujudkan nasyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kecuali itu, mengemukakan setidaknya ada 4 materi pada Bab IV ketenaga-kerjaan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Akibatnya, menjadikan buruh kontrak selama hidupnya bekerja. Lalu berlakunya sistem outsourching untuk semua bidang pekerjaan. Dan tidak adanya jaminan dan perlindungan terhadap upah.

Masalah berikutnya menurut pemohon adalah masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan masalah Pesangon bagi buruh.

Yang tidak kalah menarik dari uji materi (K)SBSI ini adalah materi yang diatur dalam pasal tidak berhubungan dengan penjelasan dari pasa-pasal tersebut.

Kemudian dalam ketentuan peralihannya Pasal 181 UU No.11 Tahun 2020 ini menimbulkan ketidak-pastian hukum hingga jelas sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Menurut pemohon uji mayeri yang akan diajukan pada 20 November 2020 dengan massa buruh se Jabodetabeka juga memuat materi yang tidak cermat sehingga menghilangkan rujukan yang mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. (PN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *