TRENGGALEK – PN NEWS Ratusan warga Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi demo dengan memblokade akses jalan desa pada Selasa (07/03/2023). Warga protes dengan kondisi jalan desa Ngares yang rusak karena lalu lalang truk tambang.
Aksi demo berlangsung sejak pagi pukul 10.00 WIB. Warga menuntut terhadap pihak Pemerintah Desa Ngares untuk memfasilitasi dengan pihak pembangunan bendungan Dam Bagong atas hancurnya jalan desa tersebut.
Menurut, Kades Ngares Jumari, apa yang menjadi tuntutan warga telah direspon oleh pihak bendungan melalui pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) siap untuk memperbaiki.
“Yang lewat itu dump truk muatan material limbah normalisasi sungai dampak bendungan bagong,” ucap Jumari
Samingan koordinator aksi mengungkapkan jika hanya ada satu tuntutan warga. Yaitu pihak pengelola tambang melakukan perbaikan jalan.
Dampak dari hancurnya jalan di desa kami,” perekonomian lumpuh total anak-anak sekolah sangat terganggu,” ungkapnya.
Pihak koordinator tambang pun seakan juga tak punya rasa peduli terhadap apa yang dirasakan warga apalagi saat musim penghujan, itulah yang kami suarakan.
Samingan juga menegaskan bahwa warga siap melakukan demo susulan apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pengelola tambang.
“Intinya kami warga terdampak mulai RT 21-25 menuntut jalan ini harus diperbaiki sampai sepeda pancal bisa lewat, kasian anak sekolah, ” pungkasnya.
Di Lain pihak Sri Wahyudi dari pihak BBWS selaku pengawas normalisasi sungai dampak bendungan Bagong menyampaikan, pihak berjanji siap untuk memperbaiki jalan tersebut agar akses perekonomian tidak terganggu.
“Sebenarnya hal itu terjadi, tidak kami pungkiri selain dampak dari adanya dam truk yang membawa material, pengaruh hujan juga sangat menentukan licinya jalan tersebut,” kata Wahyudi
Sebenarnya pihak BBWS itu sifatnya sosial termasuk normalisasi sungai yang terdampak atas limbah material pembangunan bendungan Bagong.
“Jika warga minta jalan ini diaspal itu bukan ranah kami (BBWS), kami cuman bersosial saja, minta saja sama pemerintah yang menguasai anggaran,,” tandasnya.
(MJ Pelita Nusantara)