TRENGGALEK – PN NEWS Pranoto Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Berharap jangan sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sekedar menjadi penonton terhadap pembangunan pelabuhan pantai prigi.
Untuk itu sinkronisasi antara Pemda, Pemprov dan Pusat menjadi kunci dasar untuk mewujudkan impian tersebut.
“Agar jangan sampai ibarat menjadi tamu di rumah sendiri,” Ungkap Pranoto usai pimpin Raker di ruang Banmus DPRD Trenggalek, Kamis 2/3/2023.
Hari ini komisi III DPRD Trenggalek bersama-sama PKPLH, Dishub dan PUPR menyatukan sudut pandang terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Prigi dan segala penunjangnya.
Dari sisi kewenangan masing-masing akan saling berkaitan antara Pemda apa, Pemprov seperti apa dan pusat bagaimana. Mengingat itu adalah regional yang secara regulasi menjadi kewenangan provinsi.
“Trenggalek akan digdaya ekonominya Jika hal itu bisa terwujud,” jelas Pranoto
Namun demikian apalah artinya jika tidak didukung dengan penunjang yang saling berkaitan. Sebaik apapun pelabuhan pantai prigi dibangun jika tidak ditunjang dengan pendukung penyeimbang juga tidak menjadikan potensi ekonomi.
“Trenggalek kan terkenal dengan kota hijau, jika masih terjadi sampah yang berserakan dimana-mana tentu juga akan menghambat faktor pendukung kota hijau kita,” terangnya
Itulah yang menjadi tugas dari PKPLH untuk menyikapi agar hal tersebut bisa teratasi. Seperti yang kita tau saat ini, tempat pembuangan sampah lokasinya jauh, tenaga kurang, faktor pendukung minim bagaimana sampah tidak berserakan dimana-mana.
Sedang kajian secara teknis TPA Panggul bisa dimanfaatkan sementara. Minimal itu bisa untuk mengurai dalam waktu dekat.
“Selama itu berorientasi terhadap kebutuhan bukan keinginan semata demi mendukung RPJM silahkan,” kata Politisi PDI-P itu.
Faktor pendukung lainnya adalah jalan yang kita tau sampai saat ini masih banyak terjadi lubang-lubang di sepanjang jalan kita. Dan itu menjadi atensi Komisi III untuk ditindaklanjuti.
“Tentu ini menjadi kewenangan dari pihak PUPR untuk segera mengambil langkah agar hal tersebut bisa segera mungkin terselesaikan,” pinta Pranoto
Faktor cuaca atau musim penghujan memang menjadi kendala utamanya saat mau melakukan perbaikan utamanya jalan. Namun demikian jika kondisi sudah memungkinkan tentu tidak ada alasan lagi untuk menunda, mengingat jalan rusak seringkali menjadi keluhan masyarakat.
“Prioritas sesuai kebutuhan berdasar kajian tentu hal pokok yang harus dipedomani dari PUPR,” tandasnya.
(MJ Pelita Nusantara)