Pemerintah Serahkan Draft RUU tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR

Jakarta,Pelitanusantara.com |Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani  bersama Menteri Hukum dan HAM hadir di DPR untuk menyampaikan Surat Presiden Jokowi Pemerintah dan menyerahkan RUU Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2020 tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, untuk dibahas DPR dan ditetapkan menjadi UU.

PERPPU Nomor 01 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan adalah landasan hukum dalam keadaan genting yang memaksa dalam rangka menangani ancaman Covid 19.

“Saya bersama pak Menkumham hadir di DPR sebagai wakil pemerintah dan menyerahkan penetapan RUU nomor 01 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan ke DPR, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-undang,” kata Sri Mulyani.

Bagian pertama PERPPU mencakup Keuangan Negara, yang meliputi penambahan batas atas defisit APBN diatas 3% PDB untuk tahun 2020-2022.

Kewenangan untuk melakukan realokasi anggaran APBN dan APBD antara unit, fungsi dan program; Penurunan tarif pajak badan ; Perpajakan sektor digital, dan relaksasi waktu penyampaian kewajiban administrasi perpajakan serta kewenangan pembebasan Bea Masuk.

Bagian kedua PERPPU mengatur stabilitas sektor keuangan yang mengantisipasi apabila terjadi ancaman pada stabiliats sistem keuangan- Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dapat melakukan tindakan-tindakan oencegahan dan pemagangan krisis keuangan.

Bank Indonesia dapat membantu likuiditas bank sistemik dan non sistemik; BI dapat membeli surat berharga negara di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal; LPS dapat menangani bank yang bermasalah; OJK dapat melakukan relaksasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan agar Lembaga-lembaga keuangan tetap dijaga kesehatannya.

“Agar tidak disalahgunakan, Pemerintah (KSSK) bekerja sama dengan Kejaksanaan, POLRI, KPK agar potensi moral hazard penyalahgunaan PERPPU ini dapat dihindari,” tambahnya.

Dengan PERPPU, tugas menjaga keselamatan masyarakat, ekonomi, dan stabilitas keuangan diharapkan dapat dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan DPR bersama Pemerintah bersatu menghadapi ancaman Covid19 dan mengharapkan langkah penanganan Pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DPR bersama alat kelengkapan Dewan akan segera membahas PERPPU untuk segera ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (Kfs/Pelitanusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *