TRENGGALEK – Dalam penyusunan rekomendasi terkait laporan Keterangan Pertangung jawaban Bupati (LKPJ) tahun 2021, Pansus IV DPRD minta penjelasan dari Organisasai Pemerintah Daerah, mengingat dalam filosofisnya OPD lah yang tahu kenapa terjadi indikator capain target tahun 2021 yang tidak terpenuhi atau gagal, utamanya menyangkut tentang Laju Perekonomian (LPE).
Pernyataan itu disampaikan oleh Sukarodin Ketua Pansus IV DPRD, kepada awak media, diruang pertemuan, usai rapat, Jum’at 22/4/2022.
Sukarodin Politisi PKB menyampaikan, dalam pembahasan LKPJ Bupati, terkait keterangan indikator yang gagal sebagai dasar penyusunan Rekomendasi, Pansus menyikapi terkait Laju perekonomian Trenggalek yang saat ini tertatih tatih, penyebab utamanya berkaitan, “budaya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat kita yang hoby jajan diluar kota, dan itu perlu penanganan yang serius,” ungkanya.
Kenapa saya mengatakan penyebab tertatih tatihnya laju perekonomian kita disebabkan oleh budaya ASN dan Masyarakat kita, bisa dilihat dan bukan menjadi rahasia umum lagi jika budaya mayoritas ASN dan masyarakat Trenggalek bangga jika bisa berlanja diluar kota Trenggalek bahkan terkesan kurang mewan jika belanja di Trenggalek.
“Bahkan sekedar makan malam saja ASN dan sebagia warga kita, kota tetanggalah yang menjadi pilihan, tidak usah dipungkiri berapa jumlah ASN dan masyarakat Trenggalek, yang hoby atau sekedar biar diangap mewah makan malamnya di Tulungagung termasuk belanja, sedang adakah orang Tulungagung yang belanjanya ke Trenggalek,” cetus Sukarodin.
Laju perekonomian itu akan bisa dilihat secara sederhana saja, jika kota itu dalam waktu 24 jam hidup maka jelas perekonomianya mapan.
Trenggalek jam 10 malam sudah sunyi, bandingkan dengan Tulungagung jauh sekali, tentu langkah awal yang harus ditata dan masuk dalam perencanaan adalah merubah budaya, yang diawali dari ASN dulu untuk membiasakam belanja dikotanya sendiri agar LPE kita meningkat,
“Maka jika Trenggalek terus dininabubukan dengan budaya seperti itu, kapan Trenggalek ada perubahan, kapan akan ada kehidupan 24 jam, tentu akan tetap ketingalan dengan kota lain,” kata Politisi PKB itu.
Bisa dicontohkan disebuah kota kabupaten Apotik yang bukak 24 jam itu cuman satu, itupun juga tidak laku, sangatlah berbeda dengan Tulungagung berapa Apoti, Toko dan warung yang 24 jam buka.
Saat disingung soal silpa disaat kondisi ekonomi tertatih tatih, ketua pansus Sukarodin menyampaikan, tidak bisa dipungkiri silpa tahu 2021 ada, “kisaran 224,sekiyan dan ini pertanda tidak adanya singkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan,” terangnya.
Berbicara masalah Penyaluran Bantuhan Langsung Tunai dengan sistem pembelajaan melalui Ewarung yang tidak berdampat terhadap pemulihan ekonomi, Politisi PKB itu menjelaskan terkait hal itu, “perlu adanya pendalaman kebijakanya sudah tepat atau belum, penerima manfaat sudah mendapatkan harga yang sesuai apa tidak, itu yang harus kita evaluasi bersama,” pungkasnya.
(mj pelitanusantara.com)