TRENGGALEK – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek, menegaskan agar anggaran infrastruktur lebih diprioritaskan. Hal itu diungkapkan, saat mengkritisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2023.
Anggota Banggar sekaligus Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, usai rapat menyampaikan, dari hasil pencermatan KUA PPAS, diketahui jika dalam penganggaran infrastruktur justru lebih rendah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu, perlu adanya peningkatan untuk pengangaran infrastruktur.
“Dari hasil pencermatan KUA PPAS APBD tahun 2023, kami melihat bahwa peningkatan infrastruktur di tahun 2022 dan 2023, masih belum sampai pada angka 40 persen. Kami berharap, nantinya target proyeksi bisa di atas 40 persen dan terlaksana dalam perubahan anggaran tahun 2023,” ungkap Mugiyanto, Senin 08/08/2022.
Pihaknya juga menjelaskannya, dalam pembahasan evaluasi APBD induk 2022 dan pembahasan RKPD APBD 2023 yang akan dimasukkan dalam KUA-PPAS, sempat terjadi perdebatan. Karenanya, pihaknya meminta performa APBD tahun yang akan datang, bisa lebih dimaksimalkan agar target pembagunan segera terwujud.
Adapun bahan evaluasi tersebut, diantaranya terkait belanja operasional, belanja tak terduga, belanja pegawai dan belanja modal. Beberapa postur itu harus dihitung secara cermat oleh eksekutif. Sehingga, tugas yang akan dilaksanakan sesuai implementasi RPJMD bisa menyambung.
“Tidak hanya komisi, sempat ada permintaan juga dari Banggar tentang peningkatan infrastruktur. Karena, memang situasi di lapangan sangat nyata bahwa tahun 2023, APBD harus benar-benar terimplementasi dengan baik,” tambahnya, mengingat belanja modal pada infrastruktur, irigasi, jalan serta jembatan, harus sesuai dengan hasil Musrenbang. Jadi, untuk tahun 2023, harus benar-benar di tingkatkan, jangan justru turun dari RPJMD atau RKPD.
“Karena yang terjadi saat ini, belanja infrastruktur memang terjadi penurunan. Apalagi, kondisi lapangan banyak infrastruktur yang rusak dan hancur,” terang Kang Obeng-sapaan akrabnya.
Untuk itu, pihaknya meminta di tahun 2023, harus terselesaikan. Mengingat, sektor lain akan mengikuti jika infrastruktur telah baik, maka laju ekonomi, pengurangan angka kemiskinan serta aspek lainnya juga akan berpengaruh.
“Permasalah dari proyeksi yang disampaikan, itu belum bisa menyelesaikan 40 persen. Padahal, peningkatan proyeksi wajib dilakukan,” tegas Kang Obeng.
Masih menurut Kang Obeng, untuk meningkatkan proyeksi itu, Ia berharap pemeliharaan jalan harus rutin dilakukan dan sudah tercukupi di perubahan anggaran tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023, sudah maksimal dan melanjutkan permasalah pokok atau sebaliknya.
Dengan adanya anggaran Rp 100 miliar dari dana pinjaman PEN, paparnya, seharusnya bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur dan bukan hanya sebatas perawatan. Dengan demikian, pelaksanaan APBD harus sesuai kebutuhan Musrenbang.
“Yang perlu kita pahami bersama, kebutuhan dalam Musrenbang itu pelaksanaan kegiatan harus menyelesaikan setidaknya 50 persen dari pokok permasalahan yang terjadi,” tandasnya.
(mj pelitanusantara.com)