Semarang – Mengikuti tren di media sosial bukan hal tabu bagi pemerintah. Justru, hal tersebut bisa mengundang perhatian masyarakat untuk menyimak informasi yang disampaikan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Tim Publikasi dan Dokumentasi Publik Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Muhammad Fijar Sulistyo, saat Dialog Opini Publik “Harmonisasi Pengelolaan Kehumasan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
Fijar menekankan bahwa komunikasi pemerintah saat ini dituntut untuk berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremonial. Sehingga, dapat lebih efektif dan informatif. “Komunikasi pemerintah, khususnya melalui media sosial harus menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan mengutamakan konten yang memuat nilai informatif, edukasi, inspirasi, promosi, dan hiburan yang relevan dengan tugas instansi,” ujarnya.
Selain itu, Fijar juga menekankan pentingnya berkolaborasi dengan akun-akun instansi lain yang saling relevan untuk meningkatkan jangkauan informasi publik. “Isu publik bersifat sangat dinamis dan berubah setiap harinya, sehingga kita juga harus up to date, dan jangan ragu untuk riding the wave terhadap tren. Namun juga harus sesuai dengan tupoksi instansi, dan disesuaikan dengan gaya platform media sosial yang kita gunakan,” tambahnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelolaan Aset, Akses, dan Layanan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Moh Taufiq Rauf. “Penting adanya kesatuan narasi dari pemerintah pusat dan daerah. Tujuan komunikasi publik adalah untuk menghindari kebingungan publik, dan kanal informasi pemerintah harus menjadi corong informasi yang tepat dan menjawab kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Rauf.
Kepala Dinas Kominfo Jateng, Agung Hariyadi, mendorong agar OPD di lingkungan Pemprov Jateng dapat memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. “Hal ini sejalan dengan misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif, yang mengedepankan nilai integritas,” terangnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik melalui media sosial yang dikelola dengan baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.[Mar]
