Jakarta,27 Juni 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menggelar sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang membahas tentang permohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).
Sidang yang digelar pada pukul 13.30 WIB ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai pemohon, DPR, dan Pemerintah. Semua pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam perkara ini, dan MK harus mempertimbangkan semua argumentasi dan keterangan yang disampaikan.
Dalam perkara ini, pemohon berpendapat bahwa ketentuan keserentakan Pemilu berdampak signifikan terhadap sistem kepartaian, sistem presidensial, dan perilaku partai politik serta pemilih. Menurut data dari Perludem, pemilu serentak dapat meningkatkan biaya kampanye dan mempengaruhi kualitas calon yang dipilih. Namun, DPR berpendapat bahwa pemilu serentak dapat membuat partai politik lebih profesional dan strategis dalam menyusun daftar calonnya. Pemerintah juga memberikan keterangan bahwa pelaksanaan pemilu serentak menjadi bagian penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Putusan MK dalam perkara ini akan menjadi penting dalam menentukan masa depan sistem pemilu di Indonesia. Jika MK memutuskan bahwa pemilu serentak adalah tidak konstitusional, maka sistem pemilu di Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan. Namun, jika MK memutuskan bahwa pemilu serentak adalah konstitusional, maka sistem pemilu di Indonesia akan terus berkembang ke arah yang lebih baik, tetapi juga berpotensi memperkuat dominasi partai politik besar.
Dalam konteks yang lebih luas, putusan MK ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang mencari solusi untuk meningkatkan sistem pemilu mereka. Namun, putusan MK ini juga dapat menjadi preseden yang tidak baik jika tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Sebagai jurnalis, saya khawatir bahwa putusan MK dapat tidak memenuhi harapan masyarakat dan malah memperburuk keadaan. Oleh karena itu, kita harus terus memantau perkembangan perkara ini dan berharap bahwa putusan MK dapat membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.
Oleh Kefas Hervin Devananda (Romo Kefas), Jurnalis Pewarna Indonesia