Ketua Lembaga SIKK-HAM RI Angkat Bicara Terkait Dugaan Pungli Sertifikat Redistribusi Di Kecamatan Banjar Margo.

  • Bagikan

Tulang Bawang – Pelitanusantara.com Puluhan warga Kampung Suka Maju, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, merasa dibohongi dalam penggurusan program Sertifikat Redistribusi tahun 2020/2021. Awalnya Mereka hanya dimintai Rp. 200.000 sampai 300.000, namun berjalanya waktu setelah sertifikat jadi mereka diminta lagi sejumlah uang oleh oknum aparatur kampung melaui panitia Pokmas bervariasi.

Ketua Lembaga Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SIKK-HAM RI) Tulang Bawang Junaidi Arsyad, meminta agar dugaan pungli di Kampung Suka Maju dan kelima Kampung lainya yang ada di Kecamatan Banjar Margo cepat diproses dan dibawa keranah hukum, jangan sampai berlarut-larut.

“Kalau masalah ini tidak cepat diproses, saya khawatir ada kecurigaan masyarakat bahwa ada dugaan kong kalikong antara oknum aparatur kampung dengan oknum pemback up lainya” ucapnya, Jumat, (22/10/2021).

“Ini kasus Dugaan Pungli Prona, Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan, Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun, Namun ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar” lanjutnya.

“Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Keduanya, dikenakan Pasal 12 huruf (e) juncto Pasal 18 Undang Undang nomor 41 tahun 1999 dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar, ”Jelas Junaidi Arsyad.

Diberitakan sebelumnya Minggu 17/10/2021 yang lalu, Program pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017, ternyata masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum-oknum kampung.

Bagaimana tidak, masih banyak oknum atau pemerintahan kampung meminta dengan biaya bervariasi yang di bebankan kepada masyarakat, padahal kita tau, biaya pembuatan sertifikat tersebut gratis.

Memang sudah ada aturan yang mengatur bahwa program pembuatan sertifikat ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dan pajak yang harus dibayarkan.

Dana tersebut untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/kampung dan badan pertanahan negara (BPN).

“Selagi sewajarnya untuk biaya administrasi mungkin kami bisa membayarnya, tapi kalau sudah di tetapkan kami tidak mampu”, ujar salah satu warga.

” Awalnya kami di mintai 250 sampai 300 ribu, tapi setelah sertifikat jadi kok kami di mintai uang lagi oleh panitia dan kepala kampung” tambahnya.

Sesuai dengan keputusan adanya beban biaya yang harus dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat kampung.

Akan tetapi pada pelaksanannya, dilapangan masyarakat merasa seperti diperas dan di tekan dengan biaya pembuatan sertifikat tersebut.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000..
(Tim).

  • Bagikan