Kemhan Gelar Rakor Kemandirian Industri Pertahanan, Wamenhan Tekankan Inovasi dan Teknologi

IP Kemhan X KKIP
Img 20241215 Wa0122
File 00000000d2f0720984501526d662de3c
Spread the love

Jakarta  – Dalam rangka mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengajak seluruh pemangku kepentingan industri pertahanan untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dalam negeri. Untuk itu, Kemhan RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) terkait kemandirian industri pertahanan di Gedung Urip Sumoharjo, kantor Kemhan RI, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Rakor ini dipimpin langsung oleh Wamenhan M. Herindra, mewakili Menhan RI Prabowo Subianto.

Dalam rakor tersebut, Kemhan memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait penguasaan 10 Teknologi Kunci dalam Program Prioritas Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), serta 17 Program Prioritas Pengadaan Alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri.

WhatsApp Image 2026 04 09 at 06.35.58

Wamenhan Herindra menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman baru, termasuk ancaman siber dan peningkatan tensi geopolitik. Kemajuan teknologi, khususnya dalam peperangan modern seperti Network Centric Warfare (NCW), memungkinkan pengumpulan dan distribusi data secara real-time, yang mempercepat proses pengambilan keputusan strategis.

Ia juga menyoroti penggunaan Alutsista berteknologi tinggi, seperti sistem Iron Dome yang menggunakan drone otonom dan Artificial Intelligence (AI) dalam menghadapi serangan rudal.

Dalam evaluasinya, Wamenhan memberikan enam penekanan penting. Pertama, menggunakan hasil evaluasi teknologi sebagai landasan untuk penyusunan Jakumhanneg 2025-2029. Kedua, meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dalam proses pengadaan Alpalhankam. Ketiga, memusatkan pemeliharaan Alutsista untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Keempat, melanjutkan pembangunan pabrik Munisi Kaliber Kecil (MKK) untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Kelima, memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan IDKLO dalam berbagai proyek pertahanan. Terakhir, memperkuat kelembagaan tim pelaksana KKIP untuk memastikan implementasi program-program prioritas.

Wamenhan Herindra juga menekankan pentingnya inovasi teknologi, kolaborasi antara BUMN dan BUMS, serta pengembangan sumber daya manusia guna mendukung kemandirian industri pertahanan. “Sinergi dan komitmen kuat diharapkan dapat mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya.