Jakarta, Pelitanusantara.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengukuran sejumlah indeks agar hasil pengukuran sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah terkait.
Sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
“Pengukuran seluruh indeks (yang diinisiasi BSKDN) harus betul-betul didasarkan pada data yang yang ada di daerah. Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran,” kata Yusharto dalam keterangan resmi, usai Focus Group Discussion (FGD) terkait IKPD, IKKD, dan IID yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Senin (27/5/2024).
Menurut Yusharto data yang akurat dalam pengukuran indeks merupakan modal utama untuk mengetahui kondisi daerah dari berbagai faktor, mulai dari kondisi keuangan daerah, kepemimpinan, hingga perkembangan inovasi suatu daerah.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sedikit banyak dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks. Kita bisa katakan, tanpa data yang valid, daerah akan kesulitan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah misalnya,” ujarnya.
Selain itu, Yusharto juga memaparkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan keakuratan data, di antaranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, memaksimalkan kolaborasi antarinstansi guna memastikan konsistensi dan integritas data yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks.
Berikutnya, ia juga menekankan agar setiap instansi melakukan verifikasi data, terutama sebelum melaporkannya ke pemerintah pusat melalui BSKDN.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini harus menjadi komitmen bersama sehingga dalam mewujudkannya kita semua harus ambil peran,” tambah Yusharto.
Hal serupa juga disampaikan Kepala BRIDA Provinsi Bali I Made Gunaja mengenai pentingnya kolaborasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah guna menyamakan persepsi terhadap pengukuran indeks, khususnya terkait keakuratan data.
Kolaborasi tersebut, satu di antaranya dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpumpun terkait IPKD, IKKD, dan IID.
“Untuk menjalin sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.