Intektual dan masyarakat Tolikara Minta Gubernur Papua Tunjuk PJS Bupati Kabupaten Tolikara

Jayapura —  Pelitanusantara.com Intektual dan masyarakat di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, meminta kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk segera menunjuk seorang pejabat Bupati atau PJS Bupati Kabupaten Tolikara. Karena menurut mereka, kepala pemerintahan yang sekarang yakni, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, SE, M,Si, lebih banyak menghabiskan waktu di Ibu Kota Provinsi Papua. Bahkan juga berkantor di Ibu Kota Provinsi Papua, yakni di Kota Jayapura.

Ketua Koalisi Masyarakat Kabupaten Tolikara Penegak Keadilan, Musa Moses Willyams Erelak, kepada wartawan, Kamis 22 April 2021, di Jayapura mengatakan, selama kurun waktu 9 tahun dibawah kepemimpinan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, SE, M,Si, gagal dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini. Dan selama ini bliau tidak berkantor di Karubaga ibu kota Kabupaten Tolikara, melainkan berkantor di Ibu Kota Provinsi Papua, Kota Jayapura.

“Silahkan dilhat di Kabupaten Tolikara sekarang, pelayanan pemerintahan tidak jalan, gedung-gedung dan kantor-kantor pemerintahan tutup. Karena kepala pemerintahan yakni, Bupati setempat, lebih banyak menghabiskan waktu di Ibu Kota Provinsi Papua yakni di Kota Jayapura”, kata Ketua Koalisi Masyarakat Kabupaten Tolikara Penegak Keadilan, Musa Moses Willyams Erelak.

Untuk itu, mereka menyampaikan 7 tuntutan;

Demikian disampaikan oleh Menurut, Erelak, selama kurun waktu 9 tahun dibawah kepemimpinan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, SE, M,Si, gagal dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini.

Berikut 7 poin tuntutan masyarakat Kabupaten Tolikara;

  1. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Tolikara mengalami angka kematian yang sangat signifikan. Dikarenakan tidak adanya pelayanan tenaga medis dan obat-obatan yang memadai dibidang kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.
  2. Pemerintah provinsi Papua perlu ketahui, bahwa sejak kepemimpinan Bupati, Usman Wanimbo, SE, M.Si, sebagai Bupati Kabupaten Tolikara. Kurang adanya perhatian serius di tenaga guru dan hak-hak dasar penunjang kesejahteraan guru di empat wilayah titik pembangunan.
  3. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini Kabupaten Tolikara seluruh akses infrastruktur, transportasi, ekonomi, dan pembangunan berhenti dan jalan ditempat. Mengakibatkan banyak persoalan diberbagai wilayah pembangunan lumpuh total.
  4. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa dalam proses pembagian dana Desa, BLT, BST di Kabupaten Tolikara tidak tersalurkan ke penerima manfaat. Dan selalu ada pemotongan yang tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang tertera dalam juknis Kemendes dan Kemensos.
  5. Pemerintah Provinsi Papua perlu ketahui, bahwa saat ini ASN di Kabupaten Tolikara mengalami kesulitan terkait hak-haka dasar mereka, mulai dari gaji pokok, tunjangan, uang lauk pauk, jatah beras selalu terjadi pemotongan oleh Pemerintah Kabupaten Tolikara.
  6. Kami meminta Pemerintah Provinsi Papua, segera memerintahkan Ke Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk perekrutan tenaga guru, kesehatan, dan honorer, mengutamakan putra-putri ke Kabupaten Tolikara yang sedang menonton di negeri sendiri.
  7. Kepada Provinsi Gubernur Papua, kami rakyat Tolikara meminta segera turunkan PJS untuk menjawab segala persoalan dan kesejahteraan yang selama ini tidak dirasakan masyarakat Kabupaten Tolikara. (Richard)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *