Pelitanusantara.com Dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah segalanya. Tapi, apakah benar-benar suara rakyat yang didengar? Atau hanya suara-suara yang sesuai dengan kepentingan penguasa?
Kita semua tahu, politik uang dan praktek pragmatisme adalah musuh bebuyutan demokrasi. Politik uang membuat rakyat memilih pemimpin yang tidak berkualitas, sedangkan praktek pragmatisme membuat pemimpin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.
Dalam Kitab Amsal 29:4, “Dengan keadilan raja membuat negeri itu stabil, tetapi orang yang suka menerima suap merusaknya.” Apakah kita telah memperlakukan rakyat dengan adil dan benar?
Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya rakyat biasa, yang hanya bisa memilih dan berharap. Atau tidak?
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Tapi, apakah benar-benar kita yang memegang kedaulatan? Atau hanya penguasa yang memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka?
Robert Dahl, ahli demokrasi terkenal, bilang bahwa “Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.” Tapi, apakah benar-benar kita yang berpartisipasi? Atau hanya penguasa yang memanfaatkan kita untuk melegitimasi kekuasaan mereka?
Dalam Kitab Mikha 6:8, “Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” Apakah kita telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pemerintahan kita?
Kita perlu sadar, bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Kita perlu memilih pemimpin yang memiliki integritas, visi, dan misi yang jelas untuk memajukan negara. Dan kita perlu mengawasi kebijakan pemerintah, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan rakyat.
Jadi, jangan tertipu! Gunakan hak pilihmu dengan bijak, dan jangan biarkan politik uang dan praktek pragmatisme menghancurkan demokrasi kita.
[25 Mei 2025]
Kefas Hervin Devananda [Romo Kefas]