DKPP Berhentikan 7 Komisioner KPU di Papua, Gustaf Kawer: Retkrutmen Komisioner KPU di Papua Harus Berintegritas dan Netral!

Jayapura – Pelitanusantara.com| Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), resmi memberhentikan 7 Komisioner KPU di Papua. Ketujuh Komisioner KPU di Papua yang diberhentikan DKPP itu. Mereka dinilai tidak berintegritas dan netral sebagai penyelenggara dalam Pemilu.

Pemberhetian terhadap ke 7 Komisioner KPU di Papua oleh DKPP itu, menambah catatan kelam dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Papua yang buruk, atas ulah oknum-oknum Komisioner KPU yang tidak berintegritas dan netral dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai seorang Komisioner KPU.

Diberhentikannya 7 Komisioner KPU di Papua itu, Pelita Nusantara.Com, Minggu 7 Maret 2021, berkesempatan mewancarai salah satu praktisi Hukum dan pemerhati Pemilu di Papua, Gustaf Kawer, SH.

“Soal pemberhetian 7 Komisioner KPU di Papua oleh DKPP, yang mana 4 Komisioner KPU Provinsi Papua dan 3 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel. Ini menjadi contoh buruk dalam penyelenggaraan demokrasi di Papua”, kata Gustaf Kawer, mengawali wawancara.

Sebut Gustaf, penyelenggara yang seharusnya mempunyai integritas. Tapi akhirnya juga diberhentikan karena ada kesalahan dalam seleksi Pilkada, sebagaimana yang dialami oleh 7 Komisioner KPU di Papua. Yang diberhentikan oleh DKPP, atas seleksi calon Pilkada di Papua, sebagaimana putusan DKPP terkait Pilkada di Kabupaten Boven Digoel.

Disingung Pelita Nusantara.Com, dimana pasca Pemilu di Papua, selalu saja ada Komisoner KPU di Papua, yang diberhentikan oleh DKPP?, Kawer menuturkan, dari kasus 4 Komisioner KPU Provinsi Papua dan kasus 3 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, dan sebelumnya juga 1 Komisioner KPU Kabupaten Supiori yang diberhentikan oleh DKPP. Ini menjadi pelajaran, agar kedepannya dalam seleksi calon Komisioner KPU di Papua. Aspek integritas seseorang calon Komisioner KPU itu harus dilihat betul. Dan benar-benar calon Komisioner KPU di Papua itu, mereka memenuhi syarat yang sudah sesuai dengan undang-undang.

“Kalau seleksi calon Komisioner KPU di Papua itu dilakukan asal-asalan, ya dampaknya pasca Pemilu ada saja Komisioner KPU di Papua yang diberhentikan oleh DKPP. Kedepannya, pada saat melakukan seleksi calon Komisioner KPU di Papua, baik KPU Kabupaten/kota maupun KPU Provinsi. Diseleksi secara baik, ketat dan benar, dengan melihat track record mereka. Dimana calon Komisioner KPU itu, mereka tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mereka tidak terlibat dalam partai politik. Dan mereka tidak terlibat dalam tim sukses. Bagian ini yang harus dilihat, sehingga disaat mereka bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu. Mereka benar-benar menjaga dan menciptakan suasana Pemuli yang, Lansung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), juga Jujur dan Adil (Jurdil) dalam proses demokrasi yang bersih, baik, dan aman”, ujar pemerhati Pemilu itu.

Mengakhiri wawancara, pratiksi Hukum itu menyebutkan, setelah 7 Komisioner KPU di Papua yang diberhentikan DKPP. Tentulah ada pengantinya sebagai daftar tunggu, yang kemudian ditetapkan oleh KPU Pusat untuk menjadi Komisioner KPU di Papua, baik 4 Komisioner KPU Provinsi Papua dan 3 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel. Namun sebelum melakukan pengakatan dan penetapan daftar tunggu Komisioner KPU di Papua itu. Tentunlah mereka juga harus diverifikasi serius oleh KPU Pusat sesuai dengan syarat-syarat dalam undang-undang Pemilu dengan melihat track record mereka. Dan jika ada yang terlibat dalam partai politik, tim sukses atau ada melakukan tindak pidana. Sebaiknya tidak diloloskan, karena itu akan tertangkap dalam penyelengaraan Pemilu ke depannya. Hal ini yang harus diperhatikan, agar dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, mereka benar-benar menjalankan tugas mereka secara demokratis, sehingga terlihat ada demokrasi di Indonesia dan di Papua.

“Jika dalam proses retkrutmen calon Komisioner KPU di Papua dilakukan lewat cara-cara yang bersih. Maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Papua juga berjalan secara bersih dan demokratis dalam sebuah Pilkada. Yang pada akhirnya juga melahirkan pemimpin kepala daerah dari hasil Pilkada di Papua yang bersih dan demokratis”, ucap Gustaf Kawer, mengakhiri wawancanya bersama Pelitanusantara.Com. (Richard/Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *