BUPATI MALANG BUKA RAKOR TPPS/ REMBUK STUNTING TINGKAT KAB MALANG

Malangkab pusat opd 8084D482 9BC9 4A18 B03D 2B2419392224

Malang,Pelitanusantara.com -Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi M.M., membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) / Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Malang yang berlangsung di Hotel Rayz UMM Malang, Selasa (6/6) siang. Stunting dilakukan pendekatan multisektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitive secara konvergens/terintegrasi dilakukan ditingkat pusat, daerah hingga desa/kelurahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk Menyampaikan laporan perkembangan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Malang Tribulan I Tahun 2023, Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting, Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan penurunan stunting serta Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Malang.

Pada sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih dan berikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kegiatan ini sehingga dapat terlaksana tanpa adanya kendala yang berarti. “Mudah-mudahan, rapat koordinasi yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat memberikan dampak terhadap penurunan kasus balita dengan gangguan tumbuh kembang atau stunting di Kabupaten Malang,” ucap Bupati Malang.

Perlu diketahui bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang umumnya dialami oleh bayi berusia di bawah lima tahun (balita). Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, gangguan tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan standart ini dapat mengakibatkan dampak terhadap kondisi klinis anak.

Mengacu pada hasil Bulan Timbang, Bupati Malang menyampaikan dalam kurun lima tahun kemarin, prevalensi stunting di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan. Di mulai pada angka 12,1 persen di tahun 2019 dan berkurang signifikan menjadi 6,7 persen sampai pada Februari 2023 dengan jumlah kasus 10.128 balita dari 150.442 balita yang diukur. Di mana dari total balita yang mengalami stunting, sebanyak 1.083 di antaranya juga disertai dengan status gizi kurang dan berat badan kurang.

“Yang harus menjadi catatan kita, berdasarkan data jumlah kasus stunting yang dihitung melalui metode sampling dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 lalu, prevalensi stunting di Kabupaten Malang masih berada pada angka 23 persen, kita tetap harus optimis bahwa kasus stunting di Kabupaten Malang relative lebih rendah dari pada jumlah kasus secara Nasional,” tutur Bupati Malang.

Bupati Malang berharap melalui pola intervensi, diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif guna menekan kasus stunting di Kabupaten Malang tidak hanya itu, dukungan dari berbagai pihak seperti pemangku kepentingan serta corporate social responsibility (CSR), juga perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Tidak hanya itu, Bupati Malang juga memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya atas di-launching-nya program inovasi “TINDIK ANTING” Temukan Sejak Dini; Intervensi; Dampingi; Kontrol/Monev Anak Stunting oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malang. “Tentu hal ini diperlukan dukungan dari semua pihak, utamanya yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan kompetensi kader,” kata Bupati Malang.

Di sisi lain, beliau menjelaskan bahwa terdapat pula pola intervensi sensitif yang memberikan kontribusi paling besar, yakni mencapai 70 persen terhadap penurunan kasus stunting dibandingkan dengan intervensi spesifik yang hanya memberikan dampak sebesar 30 persen.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati Malang berpesan agar ke depan, seluruh pihak dan stakeholders terkait dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Malang untuk dapatnya saling bersinergi agar target yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Turut hadir Wakil Bupati Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua TP PKk Kabupaten Malang. (red)