Jakarta – Big Ground Entertainment dan Sunny Side Up sukses menyelenggarakan Fan Concert eksklusif bersama LISA BLACKPINK di Beach City International Stadium, Jakarta. Acara ini menjadi momen spesial bagi LILIES, sebutan untuk penggemar LISA, yang mendapat kesempatan langka untuk bertemu idolanya secara langsung. Meski berakhir sukses, perjalanan untuk menyelenggarakan acara ini penuh dengan tantangan yang memaksa promotor berpikir kreatif dan strategis.
Puji Adi Andaya, CEO dari Big Ground Entertainment, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Fan Meetup ini membutuhkan usaha ekstra, terutama dalam mengelola dinamika yang muncul di tengah prosesnya. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya produksi acara, yang berimbas langsung pada harga tiket yang awalnya dinilai cukup mahal.
“Produksi acara sebesar ini memang tidak murah, apalagi untuk mendatangkan artis kelas dunia seperti LISA. Mulai dari teknis panggung, sound system, Led screen, R+tata Lampu, hingga spesifikasi standar internasional lainnya yang harus dipenuhi, semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujar Puji saat berbincang dengan Media, Senin (18/11/24).
Namun, harga tiket yang tinggi tersebut sempat memicu sentimen negatif dari LILIES dan netizen. Beberapa penggemar mengeluhkan bahwa harga tiket yang mahal menyulitkan mereka untuk hadir dalam acara tersebut. Menyadari situasi ini, pihak promotor pun segera mengambil langkah strategis dengan melakukan penyesuaian harga tiket (fare adjustment).
“Sayangnya, meski ada penyesuaian harga, situasi penjualan tiket tidak banyak berubah. Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan acara ini tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Menghadapi tantangan ini, Big Ground Entertainment menerapkan berbagai strategi manajemen untuk menjaga kesuksesan acara. Salah satunya adalah dengan memperketat efisiensi di sektor operasional tanpa mengorbankan kualitas produksi. Selain itu, mereka juga melakukan kampanye promosi yang lebih intensif untuk menarik perhatian calon penonton.
“Tentu saja, kami ingin memberikan yang terbaik untuk para LILIES di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk artis internasional. Nama baik Indonesia sebagai destinasi konser dunia menjadi salah satu motivasi utama kami,” kata Puji Adi Andaya. Ditambahkan lagi tujuan utama konser ini adalah Kesuksesan acara, totalitas performa artis dan tentunya adalah kepuasan Penonton.
Akhirnya, kerja keras tersebut membuahkan hasil. Fan Meetup LISA berjalan lancar dan mendapat respons positif dari para penggemar yang hadir. Acara ini tidak hanya berhasil menciptakan kenangan indah bagi penggemar, tetapi juga memperlihatkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara internasional dengan standar tinggi.
“Bagi kami, tantangan adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah bagaimana kami bisa belajar dan terus memberikan yang terbaik untuk penggemar serta artis yang kami bawa ke sini, dan belajar dari pengalaman ini kami akan kembali menghadirkan event event yang lebih baik lagi kedepannya ” tutup Puji dengan penuh optimisme.
Acara ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, strategi yang tepat dan komitmen kuat dari seluruh Team yang terlibat, segala kendala dapat diatasi demi memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penggemar. Bagi para LILIES, Fan Meetup ini menjadi bukti cinta dan dedikasi mereka untuk LISA yang melampaui sekadar angka harga tiket.[R_KFS74D]
Berita Terkait
KETUM GWI: DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO HARUS DIUNGKAP TUNTAS, HUKUM TAK BOLEH TAJAM KE BAWAH PenaTrisula.Com: Jakarta, 6 November 2026 — Ketua Umum Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, S.H., menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, independen, serta tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut. Pernyataan itu disampaikan Syamsul Bahri, S H., saat ditemui di Kantor Sekretariat DPD GWI Provinsi Banten, Jalan Veteran Blok D12/14, RT 005/RW 008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis (5/11/2026). Menurut Syamsul, dugaan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Jika terbukti terjadi, tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, kerahasiaan komunikasi kenegaraan, serta kedaulatan informasi Indonesia. “Negara tidak boleh bersikap permisif terhadap segala bentuk tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, apalagi perlindungan terhadap pihak tertentu,” tegas Syamsul. Tiga Agenda Penting yang Harus Diungkap Syamsul menilai terdapat sedikitnya tiga aspek mendasar yang harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Pertama, mengungkap aktor dan motif di balik dugaan penyadapan. Penyelidikan harus mampu menelusuri siapa pihak yang diduga menjadi pengendali, apa kepentingannya, serta apakah terdapat keterlibatan jaringan atau pihak lain. Kedua, mengusut perkara hingga ke akar persoalan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, seluruh rangkaian peristiwa harus diungkap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, menjamin keamanan dan keutuhan bukti digital. Seluruh bukti elektronik yang relevan harus diamankan, diverifikasi, dan diuji secara forensik agar tidak terjadi penghilangan, perubahan, ataupun manipulasi barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan. Lebih jauh, Syamsul menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, ketegasan penindakan harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip supremasi hukum. “Teknologi semestinya menjadi instrumen kemajuan bangsa, bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi jika digunakan dengan cara melanggar hukum dan berpotensi merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk turut mengawal perkembangan perkara tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Publik diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, sekaligus menolak penyebaran berita bohong yang dapat memperkeruh situasi. Bagi GWI, persoalan ini bukan semata menyangkut siapa yang menjadi korban, melainkan menyangkut prinsip fundamental bahwa hukum harus berdiri di atas segala kepentingan. “Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum,” pungkas Syamsul Bahri. (Red)
