Jakarta-Pada masa orde baru, Presiden Sukarno dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S). Sebagai akibatnya, melalui Ketetapan MPRS No. 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno kepada Soeharto.
Akan tetapi, pada tahun 2003 dengan pertimbangan melalui fakta-fakta sejarah, lahir Tap MPR No. 1/MPR/2003 yang menyatakan bahwa Tap MPRS sebelumnya tidak berlaku lagi karena bersifat final dan telah dilaksanakan. Sehinggap pada tahun 1986 dan 2012, Pemerintah telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Proklamator kepada Bung Karno.
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, Presiden Joko Widodo melaui keterangan pers Hari Pahlawan, Senin (7/11/2022) di Istana Negara. Menegaskan bahwa gelar kepahlawanan Bung Karno bersih dari keterlibatannya dalam peristiwa G30S.
“Artinya, Ir. Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan”, tegas Jokowi.
Presiden RI ke-7 itu juga menekankan, penganugerahan gelar kepahlawanan merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk mengakui dan menghormati jasa-jasa para Pahlawan terdahulu.
“Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan Proklamator Kemerdekaan maupun Kepala Negara di saat Bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara”, tegas Jokowi.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Antonius Benny Susetyo selaku Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), menyatakan sejarah telah diluruskan kembali bahwa Bung Karno terbukti tidak pernah mengkhianati Bangsa Indonesia.
“Pengakuan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan sebuah kelegaan. Kita harus mengakui Sukarno-Hatta itu Bapak Bangsa dan Sukarno berperan dalam memerdekakan kita”, ucap Benny.
Selain dikenal sebagai Proklamator, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI mencatat bahwa Bung Karno telah mengabdikan dirinya secara penuh untuk bangsa dan negara. Dipenjara karena melawan kolonialisme, dibuang, hingga menggali mutiara Pancasila dalam pengasingannya hingga menjadi ideologi, pemersatu Bangsa Indonesia sampai saat ini.
Pria kelahiran Malang 1968, juga menjelaskan bahwa upaya menjatuhkan Sukarno dan melupakannya karena adanya proses geopolitik ketegangan Timur dan Barat.
“Sukarno menjadi tumbal dari sebuah persoalan besar karena negara-negara bekas penjajah tidak rela Indonesia mandiri di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Maka ada rekayasa kudeta terjadi”, ungkap Benny.
Pendiri Pergerakan Manusia Merdeka ini juga menegaskan bahwa jasa Sukarno bukan hanya untuk Bangsa dan Negara Indonesia, melainkan negara-negara dunia ketiga dalam meraih kemerdekaan melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
“Sukarno tetap dikenang sebagai pemimpin besar revolusi dan pemimpin besar bangsa-bangsa. Lewat Sukarno, ratusan negara menjadi merdeka. Berkat jasa Sukarno menciptakan Asia-Afrika yang bersatu untuk mengimbangi dominasi Barat dan Timur”, terang Benny.
Benny menilai, Bung Karno bukan sekadar seorang Pahlawan, tetapi tokoh Bapak Bangsa yang harus diakui dan teladani. Pikiran-pikiran Sukarno harus menjadi pikiran-pikiran Bangsa Indonesia saat ini untuk menjadi bangsa yang besar yang mampu berperan secara global.
“Sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, bangsa ini berperan penting dalam menciptakan peradaban dunia dan menciptakan tatanan dunia baru. Maka kita warisi api semangat Bung Karno, bukan abunya”, tutur Benny.
Di ujung keterangannya, Benny menuturkan, peran Sukarno tidak dapat dilupakan dalam sejarah pergerakan dan perjuangan Bangsa Indonesia. Ia memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo karena telah menegaskan sejarah peranan Bung Karno dalam perjuangan bangsa.
“Sejarah tergores dalam nurani setiap manusia yang sadar bahwa sejarah milik semua orang yang mencari kebenaran”, tutup Benny.
(A. L. Malo)