TRENGGALEK – Rapat kerja konsultasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dengan Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka penyampaian hasil terhadap pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, merekomendasikan besarnya Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) dari pembayaran gaji ASN dan adanya belanja modal yang tidak terealisasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus Cahyono melauli keterangan pers usai pimpin rapat di Gedung Graha Paripurna DPRD, Senin 18/7/2021.
Adapun hasil pembahasan dari masing-masing pimpinan Komisi disampaikan beberapa catatatan kepada Unsur-Unsur Pimpinan sebagai bahan rekomendasi dalam pertemuan berikutnya bersama OPD mitra. “Poin yang disampaikan dalam rapat tersebuat adalah klaripikasi terhadap LPJ APBD 2021 dan beberapa catatan yang nantinya digunakan sebagai pijakan dalam pembahasan Kebijakan Umum APBB (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023, yang rencananya akan dinotakan besuk hari Rabu 20/7,” ungkap Agus.
Sedangkan catatan-catatan yang disampaikan oleh mitra masing-masing komisi utamanya terkait perencanaan dari masing-masing OPD yang masih belum tepat. Terbukti dilihat dari serapan anggaranya yang masih belum bisa 100 persen.
“Serapan anggaran itu bisa dilihat dengan tingginya SiLPA gaji yang mencapai angka dikisaran 51 miliar, sedang data ASN itukan jumlah besaran gaji jelas, besaran tunjangan berapa jelas, kok masih terjadi SiLPA yang cukup pantastis besar, tentu perlu adanya tinjauan ulang dalam pengangaran tahun berikutnya. Selain itu juga bisa dilihat dari adanya belanja modal/fisik yang tidak terserap dan kegiatan pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu,” menurut Agus hal tersebut cermin dari sisi perencanaan yang kurang matang.
Saat disingung kenapa hal itu terjadi, Agus menjelaskan berdasar dari keterangan pimpinan komisi-komisi atas laporan dari OPD terkait dikarenakan terlalu lamanya proses perencanaan dan proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan kejadian-kejadian seperti itu kita jadikan pengalaman dan kita minimalisir dengan harapan tidak akan terjadi lagi ditahun anggaran berikutnya sehinga masyarakat tidak dirugikan.
(mj pelitanusantara.com)