Trenggalek- Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, melakukan study terkait program 100 desa wisata dan potensi pertanian Iwilayah Trenggalek Selasa 8 Februari 2022.
Dalam kunjungan DPRD Kabupaten Sukoharjo ke DPRD Kabupaten Trenggalek diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Trenggalek Muhtarom diruang pertemuan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan DPRD Sukoharjo diantaranya:
” Mekanisme pengelolaan program 100 desa wisata, masalah pupuk bersubsi, tentang lahan pertanihan, pendidikan era Covid dan masalah Bendungan,”
Ketua Komisi II DPRD Haji Sarjono kepada awak media menyampaikan, ” Kunjungan hari ini ke Kabupaten Trenggalek dalam rangka mengetahui keadaan Komisi II dan IV, terkait beberapa hal selain seperti apa yang disampaikan oleh kawan kawan tadi, utamanya adalah kelebihan Trenggalek baik dalam pengelolan wisata, pertanian dan PAD, yang nantinya bisa kami gunakan sebagai masukan ke OPD Sukoharjo, mengingat Sukoharjo tidak punya potensi wisata yang ada industri jamu dan pertanian.
Masih menurut Haji Sarjono, untuk Kabupaten Sukoharjo PAD terus meningkat tiap tahunya, akan tetapi saat Negeri ini dilanda Covid APBD menjadi menurun dari 2,3 triliun menjadi 1,9 triliun, tuturnya.
Sekretaris Dewan Kabupaten Trenggalek Muhtarum, menangapi beberapa pertanyaan dari anggota Dewan Sukoharjo menjelaskan, “terkait pengelolalan destinasi wisata sepenuhnya dikelola oleh POKDARWIS dibawah OPD terkait, adapun tentang pendanaanya tidak bersumber dari PAD kabupaten. Bisa berkerjasama dengan Sponsor atau Swadaya,”
Menyikapi 100 desa wisata Muhtarum menyampaikan, “dalam pengelolaanya tentu menyesuaikan potensi wisata di desa masing masing sehinga tiap desa punya cirikas tersendiri agar tidak tumpang tindih jenis wisatanya, dengan harapan akan menjadi daya tarik para wisatawan, dari desa satu ke desa yang lain,”
Masih menurut Muhtarom, terkait Bendungan itu dimulai beberapa tahun yang lalu dan baru diresmikan akir tahun 2021 oleh Bapak Presiden, sedang angaran pembangunanya dari APBN.
Menangapi shering kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Sukoharjo, Muhtarum menyampaikan problemnya sama dengan Trenggalek, sekalipun kelompok tani sudah mengajukan sesuai kebutuhan ternyata realisasi saat musim tanam juga tidak sesuai kebutuhan petani.
Untuk masalah lahan pertanian, Trenggalek juga berupaya untuk menjaga luasan lahan pertanian tidak menyempit karena alih pungsi lahan agar kebutuhan pangan terpenuhi,” tuturnya. (mj pelitanusantara.com)