Jakarta-Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Namun, ketika munculnya politik identitas menjadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dan hal demikian tentunya akan sangat berpengaruh kepada kehidupan toleransi antar umat beragama. Sebagai pejabat Negara yang cinta akan kehidupan bertoleransi, Mujiyono selaku anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa politik identitas sebenarnya tidak boleh terjadi di NKRI ini. Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui setelah menghadiri Muswil PGLII DKI Jakarta di Ballroom Season City, Jumat (01/04/2022).
“Selalu saya tekankan bahwa plitik identitas seharusnya tidak boleh terjadi, sebab Negara ini dibangun dari berbagai suku dan berbagai agama. Jadi, tidak ada cerita bahwa negera ini hanya milik oleh kelompok tertentu”, tegas pria kelahiran Wonogiri tersebut.
Politisi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa saat naisonalisme terbentuk kuat, partai politik yang tidak berat sebelah (tengah) pasti akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak boleh terjadi politik identitas di Negara ini. Untuk itu kalau mau persatuan ini terjaga, partai yang berdiri di tengah ini harus tetap tegak mendukung persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Indonesia.
Sebagai anggota DPRD, Mujiyono juga menyatakan bahwa terkait dengan perjuangan untuk gereja-gereja khususnya di wilayah DKI Jakarta bukan hanya soal berpendapat, tetapi lebih kepada mengimplementasikan bagaimana bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari.
“Sebagai contohnya bahwa saya sebagai ketua partai dan seorang muslim, bukan karena apa. Jadi tidak ada sama sekali cerita fanatik di dalamnya, sebab saya hidup di dalam keluarga yang memang banyak perbedaan. Kakak ipar saya China dan suaminya pendeta, lalu Pakde-Pakde saya Khatolik, terus mertua saya China juga dan Protestan. Jadi kami kalau lagi bulan puasa seperti ini ya saling menghormati, kalau natal ya kami merangkai pohon natal bersama-sama”, jelasnya.
Terkait dengan perijinan rumah ibadah, Mujiyono dengan tegas menyakatan bahwa DKI Jakarta ini adalah rumah besar bagi seluruh umat beragama.
“DKI Jakarta prinsipnya adalah menjadi rumah besar bagi seluruh umat beragama, titik. Jadi tidak boleh diganggu-gugat lagi”, tegasnya. (A. L. Malo)