Breaking News
KETUM GWI: DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN PRABOWO HARUS DIUNGKAP TUNTAS, HUKUM TAK BOLEH TAJAM KE BAWAH PenaTrisula.Com: Jakarta, 6 November 2026 — Ketua Umum Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, S.H., menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, independen, serta tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut. Pernyataan itu disampaikan Syamsul Bahri, S H., saat ditemui di Kantor Sekretariat DPD GWI Provinsi Banten, Jalan Veteran Blok D12/14, RT 005/RW 008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis (5/11/2026). Menurut Syamsul, dugaan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Jika terbukti terjadi, tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, kerahasiaan komunikasi kenegaraan, serta kedaulatan informasi Indonesia. “Negara tidak boleh bersikap permisif terhadap segala bentuk tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, apalagi perlindungan terhadap pihak tertentu,” tegas Syamsul. Tiga Agenda Penting yang Harus Diungkap Syamsul menilai terdapat sedikitnya tiga aspek mendasar yang harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Pertama, mengungkap aktor dan motif di balik dugaan penyadapan. Penyelidikan harus mampu menelusuri siapa pihak yang diduga menjadi pengendali, apa kepentingannya, serta apakah terdapat keterlibatan jaringan atau pihak lain. Kedua, mengusut perkara hingga ke akar persoalan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, seluruh rangkaian peristiwa harus diungkap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, menjamin keamanan dan keutuhan bukti digital. Seluruh bukti elektronik yang relevan harus diamankan, diverifikasi, dan diuji secara forensik agar tidak terjadi penghilangan, perubahan, ataupun manipulasi barang bukti yang dapat menghambat proses penyidikan. Lebih jauh, Syamsul menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, ketegasan penindakan harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip supremasi hukum. “Teknologi semestinya menjadi instrumen kemajuan bangsa, bukan alat untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi jika digunakan dengan cara melanggar hukum dan berpotensi merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk turut mengawal perkembangan perkara tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Publik diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, sekaligus menolak penyebaran berita bohong yang dapat memperkeruh situasi. Bagi GWI, persoalan ini bukan semata menyangkut siapa yang menjadi korban, melainkan menyangkut prinsip fundamental bahwa hukum harus berdiri di atas segala kepentingan. “Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum,” pungkas Syamsul Bahri. (Red) Kota Probolinggo Gelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi, Kapolres Pastikan Dukungan Penuh Hari Kedua Belas Ops Patuh Maung 2026, Polda Banten Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas Astamaops Kapolri dan Kakorlantas Polri Tinjau Kesiapan Pengamanan Nataru 2026 di Pelabuhan Merak Peringati HCPSN 2026, Kapolda Banten Ajak Masyarakat Lestarikan Keanekaragaman Hayati

Program Sepeda Keren Curi Perhatian Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga

Kefaspelita
IMG 20220216 WA0197

Trenggalek – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, mengunjungi Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Rabu 16 Februari 2022.

Didampingi Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, Wabup Syah Muhamad Natanegara dan Ketua Tim Penggerak PKK Trenggalek, Novita Hardini, Menteri Karbinet Indonesia Maju ini melihat langsung proses inovasi yang berhasil menjadi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Publik (Kovablik) Provinsi Jatim tahun 2021 kemarin.

Menteri PPPA , ” menyampaikan, salut mendengar paparan yang di sampaikan oleh kader sepeda keren, karena semua program telah terencana dan semua berbasis data, ini benar benar keren. Semoga praktik baik ini bisa diadopsi di seluruh desa.” tuturnya.

Sambung Menteri PPPA RI sebenarnya jadwal kunjungan ke Trenggalek masih pada Bulan April nanti. Namun karena ingin segera melihat langsung praktik baik yang dilakukan Trenggalek, Februari ini Bintang Puspayoga melakukan kunjungan ke Trenggalek.

Menteri PPPA, berpesan penggunaan kemajuan tekhnologi informasi untuk mendorong potensi yang dimiliki sebagai daya ungkit daerah harus dimaksimalkan,  begitu juga mengenai penguatan forum anak serta upaya pencegahan pernikahan anak ini juga harus jadi perhatiyan kusus.

Bintang Puspayoga sangat senang bisa melihat langsung praktik baik yang dilakukan oleh Kabupaten Trenggalek. Diharapkan olehnya, ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi daerah yang lain.

“Perempuan-perempuan hebat, anak-anak yang hebat, adalah generasi penerus bangsa yang hebat,” tuturnya.

Sedangkan Novita Hardini Mochammad, Ketua Forum Puspa Kabupaten Trenggalek saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PPPA RI ini menyampaikan, “alhamdulillah hari ini Trenggalek mendapat kunjungan kerja dari Ibu Menteri PPPA yang didampingi oleh Ibu Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny Nurharyanti Rosalin dan segenap jajaran. Patut disyukuri kita mendapat apresiasi karena adanya program Sepeda Keren, dinilai ibu menteri bisa menjadi inspirasi kabupaten/ kota yang lain di Indonesia,” ucapnya.

Tadi saya ajak beliau mengunjungi salah satu desa untuk melihat praktik disiplin Sepeda Keren itu dilakukan dan sambutan beliau sangat luar biasa, tegas Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek itu.

Bupati Trenggalek, Gus Ifin menambahkan “kedatangan Bu Menteri ke Trenggalek tidak hanya semata-mata ke pondok pesantren tetapi beliau mengapresiasi desa ramah anak, desa peduli anak, ramah perempuan, ramah disabilitas, yang itu lahir dari SDM-SDM berkualitas. Terus di didiknya di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan kelompok rentan,” tuturnya.

Maka nanti plarform sepeda keren ini akan kita perluas. Kalau dulu skalanya mungkin di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan besok bisa lebih, ke tingkat institusi, terus tingkat perkantoran.

Tingkat OPD pun menurut saya perlu ada sepeda keren, untuk bisa memastikan bahwa anggaran setiap OPD ini reponsif gender. Seperti di lembaga pendidikan termasuk pesantren.

Dengan adanya kunjungan ibu menteri pada hari ini, kita berharap sesuai dengan RPJMD kita, semoga Trenggalek bisa lebih responsif gender. Mendorong peran perempuan tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga mungkin di jabatan-jabatan posisi managerial strategis, bidang politik dan juga pemberdayaan lain, khususnya bisa membantu desa juga dalam mengakselerasi pembangunannya.

Apalagi desa sekarang spesifik, ingin mencapai SDG’s. Di dalam pilates desa itu ada banyak hal, kemiskinan perempuan bisa ikut berkontribusi, sumber daya manusia bagaimana kemudian gender equality bisa tercapai. Tentu dengan pelibatan perempuan anak dan disabilitas, kelompok rentan akan” bisa tercapai.

Kemudian bagaimana dengan pilar lingkungan hidup, tadi sudah ada perempuan ramah lingkungan  yang di inisiasi di Desa Jombok. Dan itu juga hasil dari sepeda keren. Jadi ternyata manfaatnya banyak, kemudian tidak hanya sekedar eksklusif kepada perempuan tetapi adalah pembangunan inklusif keseluruhan pilar-pilar pembangunan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan Agus, Kepala Desa Munjungan dihadapan Menteri PPPA menceritakan pada awalnya tidak sepaham dengan program yang di inisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek itu. “Ini program apa lagi,” ceritanya kepada Menteri PPPA di Balai Desa Jombok.

Selain itu sering kali kepala desa berdebat soal anggaran dengan istri karena kecilnya alokasi anggaran desa untuk kegiatan di sektor perempuan. Namun setelah terjun langsung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kades Munjungan ini menjadi tahu apa manfaat dari Sepeda Keren yang di inisiasi oleh Novita Hardini itu.

Karena tahu manfaatnya yang sangat luar biasa, khusunya perempuan dan kelompok rentan, saat ini Desa Munjungan telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor perempuan yang tentunya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (mj pelitanusanta.com)