Banggai, Pelitanusantara.com – Padat Karya Tunai menjadi salah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Hasan Baswan, saat mewakili Bupati Banggai meninjau Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024, Rabu (8/5/2024).
Hasan menyampaikan, salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memantau perkembangan desa/kelurahan adalah melalui kegiatan perlombaan desa dan kelurahan yang sebelumnya diawali dengan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dan capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, sambung dia, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan.
“Pak Bupati Amirudin selalu menitipkan pesan bahwa mekanisme pelaksanaan dana pelimpahan kewenangan maupun dana kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai,” ujarnya.
Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Padat Karya Tunai (cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hasan, Padat Karya Tunai merupakan mekanisme swakelola di mana dalam penerapannya adalah dengan memaksimalkan dan memberikan ruang kepada tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Dengan mempekerjaan orang lokal yang tidak mempunyai pekerjaan maka dapat membuka akses lapangan kerja sehingga sekaligus membuka akses pendapatan dan penghasilan orang tersebut.
“Tidak hanya sampai di situ, agar supaya mereka juga punya akses lapangan kerja, karena kalau masyarakat punya akses terhadap lapangan kerja maka dia juga punya akses terhadap pendapatan,” tuturnya.
Sementara itu, dalam peninjauan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024 tersebut, Tim Penilai mengunjungi tujuh titik, di mana Tim Penilai I yang mengunjungi Desa Tangkiang, Kelurahan Mondonun, Desa Padungnyo, dan Kelurahan Luwuk. Adapun Tim Penilai II melakukan penilaian di Kelurahan Sisipan, Desa Uso, dan Kelurahan Nambo Lempek Baru.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2024, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dukcapil dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota.
Sebagai mitra kerja dari Pemda Banggai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai, Syamsuarni, menekankan pentingnya dukungan dari para kepala desa/lurah terhadap Tim Penggerak PKK di wilayah masing-masing.
“Hanya satu yang ingin kita capai yaitu Kabupaten Banggai yang mandiri, sejahtera dan berbasis kearifan lokal,” ujarnya.
Proses penilaian ini tak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat dasar, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya nyata masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mengevaluasi serta mengapresiasi capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh masyarakat desa dan kelurahan dalam meningkatkan kualitas hidup serta pembangunan di tingkat lokal. (MC)