TRENGGALEK – PN NEWS Husni Tahir Hamid Anggota Komisi II DPRD Trenggalek menilai terhadap keberadaan Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro PT JET (Jwalita Energy Trenggalek) perlu sebuah inovasi serta terobosan agar tidak merugikan masyarakat dan daerah.
Pasalnya, BUMD yang bergerak dalam hal SPBU yang berada di kota Trenggalek perlu penyempurnaan terhadap Dispenser (mesin di SPBU yang digunakan untuk memompa bensin atau solar) mengingat sudah berumur dan tidak normal lagi.
“PT JET itu mengelola uang daerah tentu dalam operasional jangan merugikan Masyarakat dan juga Daerah,” ungkap Husni Taher Hamid saat rapat kerja bersama Dinas Perekonomian dan para Direktur BUMD Trenggalek, di gedung DPRD, Kamis 2/3/2023
Lebih lanjut Husni menjelaskan, jika terus menerus dispenser itu digunakan justru berdampak merugikan semua pihak, baik konsumen atau penanam modal (pemkab trenggalek red).
“Apapun caranya mohon kepada pihak PT JET untuk secepatnya mengganti dispenser yang sudah usang tersebut,” tegasnya
Di Lain pihak Direktur PT JET Trenggalek Mardianto tak menafik soal Dispenser di SPBU yang dirinya kelola sering mengalami trouble.
” Memang itu sudah berumur dan waktunya Menganti,” terangnya
Namun mengingat itu harganya cukup lumayan mahal tentu juga harus berhitung terhadap biaya. Rencana kami (PT jet) masih dalam negosiasi untuk mencari pinjaman ke bank.
Akan tetapi selama ini masih terkendala aset tanah yang masih dalam kepemilikan pemerintah daerah.
“Aset tersebut harus dipindahkan menjadi milik perusahaan, baru perbankan bisa memberikan pinjaman,” jelasnya.
Atas jawaban tersebut mematik Mugianto Ketua Komisi II DPRD Trenggalek ambil suara.
“Terlalu ribet jika harus melalui pindah atas nama aset hanya sekedar untuk mencari pinjaman,” tegasnya.
Jika progres dan prospeknya bagus atas kegiatan yang dikelola PT JET dalam hal SPBU mending kita usulkan saja untuk dilakukan penambahan modal.
“Bank yang mau memberikan pinjaman modalnya dari daerah dan PT JET milik daerah ya lebih baik bantu modal saja,” kata Mugianto.
Peralihan kepemilikan aset itu butuh biaya yang luar biasa besar, belum pertanggungjawabannya saat ada audit lebih baik untuk menambah modal (beli alat yang rusak) lebih simpel dan sederhana.
(MJ Pelita Nusantara)