Jakarta-PN News-Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo atau biasa disapa Benny, menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pendidikan moralitas dan etika yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Hal itu dia sampaikan pada saat Rapat Kerja Terbatas Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan tema “Pembudayaan Pancasila di Social Media Era Post Truth Guna Mencegah Disintegrasi Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, di Jakarta, Selasa (07/02/2023).
Pada kesempatan ini, Benny menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat bisa menjadi penjajah bagi manusia, karena segala sesuatu bisa dikendalikan oleh teknologi.
“Tetapi sekarang, dia (teknologi) didewakan dan menjadi bersifat materialistis. Teknologi menjadi barang dengan nilai ekonomi dan kita akhirnya dijajah oleh teknologi. Rasionalitas manusia tereduksi, dikendalikan oleh teknologi; yang penting menjadi populer di dunia media sosial, kontennya yang memberikan sensasi saja, tanpa terbuktikan kredibilitas dan kebenarannya. Ini kenyataan yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Pakar komunikasi politik ini juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat.
“Hal ini memudahkan kebohongan, komunikasi elektronik untuk mengaduk-aduk emosi semata karena sensasional. Maka perdebatan soal SARA menjadi hal yang mudah digunakan, karena mudah dibakar dan menarik bagi masyarakat kita,” jelasnya.
Selain itu, Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
“Kita harus jujur, ada perasaan jengkel dan dengki yang terjadi di bawah alam sadar masyarakat, terhadap etnis suku bangsa tertentu, terhadap agama tertentu. Selama kita berdiri, belum ada proses dan usaha rekonsiliasi atas perasaan yang tertanam ini. Dan ini yang dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (ekonomi),” paparnya.
Dia pun menyayangkan bahwa sebenarya di bangsa ini banyak yang memiliki kemampuan yang mumpun, namun kurang didengarkan karena narasinya dianggap kurang menarik.
“Narasi yang dibuat oleh mereka kurang populer karena narasinya kurang menarik untuk khayalak luas. Ini menunjukkan kegagalan kita sebagai sebuah negara melakukan pendidikan untuk berpikir kritis. Kita senangnya yang cepat, instan, dan tidak perlu berpikir,” sebutnya.
Salah satu pendiri Setarra Institute itu menyerukan agar pendidikan moralitas dan etika berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan untuk meng-counter setiap perilaku negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi.
“Pendidikan adalah jangka panjang bagaimana kita melakukan counter serangan-serangan ini. BPIP sudah melakukan perumusan untuk mengembalikan pendidikan Pancasila kembali kepada masyarakat. Dengan nilai Pancasila diingatkan dan diimplementasikan kembali, semoga rekonsiliasi dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila berjalan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Sedangkan menurut Armaidy Armawi (Guru Besar Ilmu Filsafat UGM) yang juga merupakan Narasumber dalam rapat ini menyatakan bahwa memang persoalan mendasar saat ini adalah persoalan karakter.
“Nilai disiplin, tanggung jawab, patriotisme, kerjasama, nasionalisme, kepemimpinan, kejujuran, rasa menghormati, dan kepedulian, itu karakter manusia dengan nilai Pancasila. Kurangnya semua nilai itu adalah persoalan kita bersama,” pungkasnya.
Selain itu, Didik Suhardi selaku Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, menyatakan bahwa pemerintah, lewat program revolusi mental, akan terus membangun karakter bangsa berdasar nilai Pancasila.
“Bagaimana kita membangun Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan,” imbuhnya.
Achmed Sukendro dari Universitas Pertahanan Nasional memaparkan perihal karakteristik pengguna dan data pengguna internet di Indonesia.
“Bagaimana penanaman nilai Pancasila yang sesuai era post-truth sekarang; kita harus peka melihat bukti dan fakta yang ada. Konten nilai-nilai Pancasila yang baik perlu diberikan secara masif kepada masyarakat, untuk melakukan counter konten lainnya yang bertentangan,” sebutnya.
(A. L. Malo)