YOGYAKARTA – Jelang Muktamar ke-48 ‘Aisyiyah November 2022 mendatang, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah telah menyusun sepuluh isu strategis yang akan diusung dalam Muktamar.
Isu – Isu strategis ini merupakan bagian dari rekomendasi kepada Pemerintah yang harus segera direspons, ujar Siti Noordjannah Djohantini Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022).
Noordjannah, menuturkan ‘Aisyiyah akan mendorong agar isu-isu strategis ini menjadi isu proritas yang harus segera ditindaklanjuti sebagai penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif.
Juga optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, menguatkan literasi nasional, ketahanan keluarga berbasis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta.
Penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak, serta akses perlindungan bagi pekerja informal dan penurunan angka stunting.
Jelang Pemilu 2024, ‘Aisyiyah juga menjadikan isu pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif sebagai salah satu dari isu strategis.
Menurut Noordjannah, sistem demokrasi untuk menjaring kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal, hendaknya Pemilu dilakukan secara berkeadaban, baik oleh semua pihak yang terlibat, penyelenggara, elit pemerintahan, partai politik, para calon, juga pemilih, agar pemilu mendatang bisa mencerminkan kualitas demokrasi, ujar Noordjannah.
Sementara itu, Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, mengatakan pada pemilu – pemilu sebelumnya, belum menunjukkan perilaku yang berkeadaban dan demokrasi berkualitas.
Ia mencontohkan, fenomena politik pragmatis, politik uang yang sangat memprihatinkan, politik Identitas serta oligarki politik, orientasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga segala cara ditempuh untuk mendapatkan kekuasaan tersebut,ujarnya.
Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keragaman suku, ras, agama, golongan dan budaya memerlukan sistem Pemilu dan perilaku politik yang memperkuat persatuan dan menjunjung tinggi perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bukan sebaliknya. Pemilu yang menyisakan permasalahan yang membawa perpecahan sosial, sikap masyarakat yang pragmatis dengan politik uang, saling menyerang antar pendukung di media sosial, permainan hasil suara dan lain-lain.
Tri Hastuti melihat ada beberapa faktor penyebab, seperti budaya patriarki yang masih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin khususnya di bidang politik , kaderisasi partai bagi perempuan belum optimal, daya dukung ekonomi dan lainnya.
Apalagi, fenomena politik berbiaya tinggi yang masih mewarnai praktik politik di negeri ini, juga menjadi kendala tersendiri dan turut mengurangi ketertarikan perempuan di wilayah politik.
Perempuan dipandang memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi pada persoalan yang dihadapi masyarakat, apalagi terkait dengan isu-isu perempuan, anak maupun kelompok marjinal. (Ome)