TRENGGALEK – Rapat Kerja Komisi II DPRD, dengan agenda evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2022, soroti SiLPA tahun anggaran 2021 yang luar biasa pantastis besar, berdasar hasil temuan BPK sebesar 224 miliar sedang kondisi kebutuhan masyarakat utamanya infrastruktur jalan, jembatan hancur semua, jelas Mugiyanto Ketua Komisi II usai raker kepada awak media, di ruang rapat DPRD, Kamis, 23/6/2022.
“Tentu hal itu sangatlah eronis jika masih terjadi angaran yang membeku sedang kebutuhan banyak yang belum terdanai. Untuk itu hari ini kita mengingatkan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BAPEDA untuk merubah sekema sistem managemen penganggaran di Kabupaten Trenggalek. Agar dalam perencanaan tidak berdasar kemauan masing masing TAPD tetapi berdasar kebutuhan, seirama dengan RPJMD dan RENJA OPD sesuai RKPD tiap-tiap TAPD serta OPD, ben’ojo gawur, (agar tidak semaunya sendiri) namun harus berdasarkan landasan yang ada konsistensinya, ungkap Politisi Demokrat yang akrap disapa Kang Obeng.
Saat disinggung bagaimana tanggapan dari OPD bersangkutan, Kang Obeng menjelaskan berdasar penuturan mereka, pihaknya mengakui bahwa plafon anggaran yang diberikan TAPD kepada OPD itu, tidak sesuai kebutuhan melainkan hanya diberi plafon anggaran sekian untuk disesuaikan dengan kegiatan.
Itulah yang menjadi pemicu kenapa ditahun 2021 terjadi SiLPA yang cukup fantastis besar, imbuh Obeng, “karena ada OPD yang butuh anggaran tidak diberi anggaran. Sedang disatu pihak OPD yang tidak butuh anggaran justru digelontor anggaran. Berarti ini namanya salah perencanaan untuk itu hari ini kita evaluasi agar tidak terjadi lagi ditahun anggaran berikutnya,” terang Kang Obeng.
Saat salah seorang awak media meminta penegasan terkait yang dimaksud salah perencanaan itu seperti apa. Obeng memperjelas, “Contohnya diperencanaan tahun ini dalam menentukan anggaran belanja modalnya juga masih terlalu kecil jadi ditahun 2023 nanti SiLPA tahun 2022 juga tidak akan berbeda jauh dengan silva tahun 2021”, tegasnya.
Kang Obeng juga menambahkan jika belanjan modal masih terus relatip kecil sedang anggaran belanja pegawei tinggi termasuk Tambahan Penghasilan PNS (TPP) ya cukup besar kisaran 96 miliar sedang realisasi ditahun 2021 kemarin cuman kisaran 82 miliar dari plapon 86 miliar, untuk tahun 2022 berapa realisasinya dari plapon 96 m kita juga belum tahu.
“Sedangkan belanjaan modal itu akan berpengaruh terhadap Kondisi Keuangan Daerah (KKD) mengingat antara KKD dengan belanja modal itu harus berimbang dalam arti belanja langsung dengan tidak langsung harus imbang, sedang untuk saat ini belanja modal kita masih kisaran dibawah angka 300 miliar sedang APBD kita kisaran diangka 2 triliun tentu ini adalah hal yang ironis sekali pertanda APBD kita tidak Pro Rakyat melainkan Pro ASN,” tandasnya.
(mj pelitanusantara.com)