Ekonomi Laut Berkelanjutan

  • Bagikan

Jakarta, pelitanusantara.com. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), bidang Geopolitik ASEAN dan Dunia telah menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Ekonomi Laut Berkelanjutan Sebagai Konteks Presidensi Indonesia Pada G20” pada hari Selasa (21/09/21) pukul 15.00-17.30 WIB.

Webinar Nasional ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PIKI Dr. Badikenita Sitepu. Anggota DPD RI asal Kabanjahe ini menekankan bahwa Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi politik global yang membuka peran yang lebih besar bagi emerging countries (negara berkembang). Pandemi Covid-19 akan menghasilkan ekuilibrium baru di mana Indonesia dapat mempunyai peran yang lebih strategis.

Ditengah-tengah power shift global tersebut, diharapkan Indonesia dapat memasukkan agenda-agenda kepentingan nasional Indonesia sebagai flagship dan concrete deliverables keketuaan Indonesia pada Forum G-20 tersebut. Pada masa Keketuaan Indonesia di Forum G20 nanti, diharapkan Indonesia dapat mengedepankan pembentukan norma (norm setting) bidang maritim dan pembangunan laut berkelanjutan.

Salah satu narasumber yang hadir, Dr. Adriana Elisabeth, peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan 4 (empat) hal penting dalam arsitektur ekonomi politik global, dan tata kelola forum G20, yaitu:

(1) G20 menghadapi kesenjangan internal karena perbedaan kepentingan, nilai, efisiensi, representasi;

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum G20 perlu memperhatikan setiap kekuatan, termasuk negara2 middle power;

(3) Dunia masih menghadapi resiko-resiko terkait korupsi (bad corporate governance), terorisme/narco-terrorism, dan ekonomi ilegal;

(4) Indonesia perlu mengoptimalisasi diplomasi ekonomi berbasis kelautan,  mengimplementasikan ekonomi biru, dan meningkatkan adaptasi pada perubahan iklim.

Alan Koropitan, Ph.D., Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Institut Pertanian Bogor,  menjelskan Pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan di Indonesia. Alan menyarankan agar Indonesia memprioritaskan pengembangan ekowisata berbasis ilmu pengetahuan. Alan merekomendasikan agar Indonesia  meningkatkan nilai ekonomi keunggulan dari keanekaragaman hayati Indonesia dengan cara memanfaatkan dan mengeksploitasi jasa ekosistem, serta melakukan eksplorasi laut dalam untuk memanfaatkan sumber daya laut dalam yang berkelanjutan.

Anggota Bidang Geopolitik ASEAN dan Dunia DPP PIKI, Dr. Semual Littik menekankan paparanya pada Geopolitik Poros Maritim Dunia: G20 dan Kepentingan Nasional Indonesia. Semual memaparkan bahwa sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, dimana 40% di antaranya melewati perairan Indonesia.  Jika seluruh sektor kelautan tergarap dengan baik, maka nilainya bisa mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Sektor kelautan juga sanggup menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang, seperti sektor energi, perikanan, pengembangan wilayah pesisir, industri berbasis bioteknologi, dan transportasi laut.

Dari kajian Hukum Laut Internasional dijelaskan oleh Gerald Bunga, S.H., LLM. Gerald memaparkan Pengamanan Selat Malaka-Singapura Berdasarkan Hukum Laut Internasional. Beberapa studi kasus dipaparkan terkait perompakan dan perampokan bersenjata di laut .

Kejahatan terhadap kapal berupa perampokan bersenjata di laut yang terjadi di Selat Malaka-Singapura tunduk pada yurisdiksi dari Indonesia, Malaysia, atau Singapura. Kerjasama penanganan perompakan dan perampokan bersenjata yang dilakukan oleh ketiga negara ini perlu semakin ditingkatkan karena terjadi peningkatan perompakan dan perampokan bersenjata di laut di wilayah ini pada tahun 2019 (meningkat 75% dari tahun sebelumnya) dan tahun 2020 (meningkat 47,83% dari tahun sebelumnya).

Partogi Samosir, Ph.D. dalam sambutannya menyatakan bahwa guna mengokohkan kedaulatan perairan Indonesia di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dengan mendorong penyelesaian sengketa perbatasan maritime, mendorong investasi untuk pengembangan infrastruktur laut, dan mendorong keterlibatan Indonesia dalam pengaturan keamanan maritim di kawasan regional dan global.

Berhubung Penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) adalah tindakan kriminal, Indonesia perlu menginisiasi perumusan semacam konvensi internasional di Forum G20 sebagai upaya norm-setting dalam penindakan aktivitas kriminal di laut.

Indonesia juga perlu mendorong agar Forum G20 dapat membahas isu-isu keamanan maritim non-militer, dan mengalokasikan bantuan finansial, teknologi, pendidikan dan pelatihan kepada para praktisi maritim dari berbagai bidang.

Melalui sekuritisasi dan pengarusutamaan, pemerintah Indonesia dapat mengonstruksikan pemahamannya sehingga Forum G20 dapat mengadopsi pemahaman Indonesia tersebut.

Agar Indonesia mampu mengambil keuntungan strategis dari posisinya sebagai perlintasan jalur perdagangan dunia, menurut Partogi, pemerintah perlu menetapkan jasa/layanan yang dapat diberikan pada kapal-kapal internasional yang melewati perairan Indonesia.

Sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh peserta secara kritis dan konstruktif. Ada catatan rekomendatif dari PIKI Jatim yang mengusulkan agar dalam Keketuaan Indonesia di Forum G20, Indonesia dapat menginisiasi Laut Banda sebagai wilayah konservasi perikanan tangkap dunia. Sebab Laut Banda merupakan lokasi penting bagi wilayah penangkapan nasional (WPP 714-718) termasuk wilayah fishing ground di Pasifik.

Presidensi Indonesia dalam forum G20 juga diharapkan mampu mendorong G20 secara kolektif menyelesaikan persoalan kelangkaan kontainer kosong dan harga freight kapal yangg meningkat sangat tinggi secara global.

Melihat tangkapan monitor, bahwa ada 73 orang peserta yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia dalam webinar nasional ini. Webinar ini dipandu oleh Dr. Detji Nuban sebagai moderator untuk memandu jalanya dan suksenya acara.

APM

  • Bagikan