Tulungagung. – Terkait berita yang santer saat ini LPKRI yang melakukan Somasi kepada beberapa Pengusaha Apotik dan Simpang siurnya pemberitaan terkait statemen Dinas Kesehatan yang diwakili kepala seksi Kefarmasian yaitu Masduki, awak media ini kemudian konfermasi ke LPKRI dan Pihak DInas Kesehatan yang diwakili Masduki ( Kasi Perbekalan dan Kefarmasian ).
Ketika awak media ini konfermasi lewat selular dan WhatsApp, Kelihatannya tidak ada tanggapan,kemudian awak media ini melanjutkan konfermasi ke Pihak LPKRI .
Dalam wawancara Keua Umum LPKRI Faiz Adam menyampaiakan bahwa terkait somasi ini dilakukan karena ingin menjaga hal hal yang tidak diinginkan akibat dari salah atau tidak benar dalam penggunaaan obat,menurutnya Antibiotik merupakan obat golongan keras yang ditandai dengan huruf “K” dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa obat tersebut merupakan obat keras yang pemberiannya harus disertai dengan resep dokter. Akan tetapi sangat disayangkan realita dimasyarakat obat keras khususnya antibiotik begitu mudah diperoleh di apotek tanpa disertai resep dokter.
Fais, juga menyampaikan LPK-RI telah mengambil sampling berupa pembelian Antibiotik ‘Amoxicillin’ pada tanggal 22 April 2022 di 39 Apotek di Tulungagung. Faktanya, Antibiotik sangat mudah diperoleh tanpa resep dokter” Ungkap Fais.
Fais menambahkan, “Berdasarkan hasil temuan tersebut, kami telah mengundang kepada para pemilik untuk bertemu pada hari Jumat 29 April 2022 di kantor LPK-RI DPC Tulungagung guna sosialisasi dan berbagi pemahaman terkait perlindungan konsumen” Tambahnya
Selanjutnya Fais menjelaskan bahwa LPK-RI juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tulungagung. Kami telah berkoordinasi, tepatnya sehari sebelum pertemuan bersama para pemilik apotek. Saat itu LPK-RI mendatangi kantor Dinas kesehatan Tulungagung dan bertemu Masduki selaku Kepala Seksi Perbekalan dan Kefarmasian” Jelas Fais
Koordinasi antara LPK-RI dengan Masduki menghasilkan beberapa poin pemahaman bersama, diantaranya LPK-RI dan Dinas Kesehatan Tulungagung sepakat bahwa Obat Keras jenis Antibiotik “Amoxicillin” tidak boleh dijual bebas tanpa menggunakan resep dokter
Masduki menyampaikan kepada LPK-RI, “Apabila ada yang melanggar akan ada sanksi Administratif” Tegas Masduki. Sementara terkait pelanggaran yang dilakukan salah satu apotek yakni membuka usaha apotek tanpa keahlian dibidang kefarmasian juga melayani penjualan obat keras dengan alasan karena Apotekernya jarang hadir menurut Masduki selaku bahwa hal itu merupakan pelanggaran berat dan akan diberikan sanksi.
Karena hal itu merupakan pelanggaran berat, maka LPK-RI mengajak Masduki untuk turun kelapangan menuju Apotek tersebut. “Kami, bersama Masduki berserta 3 orang staff dari Dinas Kesehatan Tulungagung turun tangan menuju Apotek yang di maksud, setelah tiba di apotek dan ternyata disaksikan langsung bahwa temuan LPK-RI benar adanya,” Ungkap Fais
Dilokasi saat itu Masduki bersama 3 orang staffnya menuju ruangan belakang guna melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang ada, dan kemudian menunjukan dua kotak yang berisi obat keras, LPK-RI pun mengapresiasi langkah Masduki yang langsung memerintahkan Apotek tersebut untuk menutup aktivitasnya sementara dan diperbolehkan buka kembali saat Apotekernya sudah ada, dan Masduki melarang bagi pegawai yang tidak memiliki keahlian melayani penjualan obat di Apotek.
Namun, yang sangat disesalkan yakni saat keesokan harinya Kami mendapati Apotek tersebut telah buka dengan masih tanpa adanya seorang Apoteker,akan hal itu, Fais mengatakan “Sesuai intruksi dari Dinas Kesehatan Tulungagung, maka, LPK-RI membuat surat laporan pengaduan terkait hasil temuan dilapangan yang ditujukan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung berserta copy bukti-buktinya, ” Ujar Fais
Adapun mengenai isi surat Fais menyampaikan, “Kami meminta agar secepatnya Dinas Kesehatan Tulungagung memberi peringatan kepada Apotek terkait penjualan obat keras (diluar daftar obat wajib apotek) harus dengan resep dokter,” Tambahnya
Selain bersurat berisi laporan pengaduan LPK-RI juga mensomasi atau memperingati Apotek yang telah menjual Obat Keras Amoxicillin tanpa resep dokter yang inti dari peringatan tersebut ,Agar Apotek jangan lagi menjual obat keras (yang diluar daftar obat wajib apotek) tanpa resep Dokter”, Pungkasnya. Selanjtunya kami kutip pernyataan para ahli yang bisa juga untuk dijadikan refrensi, bahwa Antibiotik adalah obat keras dan harus dalam pembeliannya menggunakan resep dokter,yaitu :
Dra. Engko Sosialine M., Apt., M. Bio Med, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Saat menjadi narasumber dalam acara Selamat Pagi Indonesia pada tanggal 30 Juli 2019 di salah satu televisi swasta yang mengangkat tema “Cerdas Menggunakan Obat” yang membahas penggunaan obat secara bijak dan cerdas.
Menyatakan “Swamedikasi tidak boleh dilakukan dengan menggunakan obat keras, karena obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Antibiotik termasuk obat keras yang pembelian dan pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Jadi dalam praktik swamedikasi tidak boleh menggunakan antibiotic”
(kami salin dari laman Kementrian Kesehatan RI);dan melalui pesan WhatsApp layanan public & pemerintah Dinas kesehatan provinsi Jawa timur dengan nomor 081334367800 juga menyatakan bahwa Antibiotik harus pakai Resep Dokter.
Sebenarnya kami sangat menyayangkan kenapa masalah ini sampai menyebar luas, seandainya kami mau mungkin sejak awal berdasarkan hasil temuan dan pernyataan pak masduki, itu sudah kami sebarluaskan di media online, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan saya selaku Ketua Umum LPK-RI mohon maaf atas kejadian ini, Kami hanya mengingatkan kepada apotek agar jangan menjual obat keras (diluar daftar obat wajib apotek) tanpa resep dokter.
Ini semua LPK-RI lakukan demi perlindungan terhadap konsumen terkait peredaran antibiotik di masyarakat.
(AR)

